KONTRADIKSI : Katanya Investasi Peringkat 3 Se-Jatim, Kok Kas Daerah Malah Kering?

OPINI FORMAT PASURUAN — SERI INVESTASI 6
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan
KONTRADIKSI :
Katanya Investasi Peringkat 3 Se-Jatim, Kok Kas Daerah Malah Kering?
Klaim Rp8,09 Triliun Investasi Masuk, tapi Pendapatan Daerah Dilaporkan Turun dan Defisit Tembus Rp299 Miliar
Kalau investasi triliunan rupiah benar-benar masuk, kenapa kas daerah malah dilaporkan makin tipis?

Coba taruh dua dokumen resmi Pemkab Pasuruan ini berdampingan. Dokumen pertama: infografis “Realisasi Investasi Triwulan II 2026” yang bangga menampilkan capaian Rp8,09 triliun dari target Rp13 triliun (62%), dengan predikat Peringkat 3 realisasi investasi tertinggi se-Jawa Timur. Dokumen kedua: Nota Pengantar Perubahan KUA-PPAS 2026 yang disampaikan Bupati sendiri di rapat paripurna, mengakui pendapatan daerah turun dan defisit APBD tembus Rp299 miliar. Dua-duanya keluar dari mulut pemerintah yang sama, dalam periode yang nyaris bersamaan. Publik berhak bingung: yang mana yang sebenarnya menggambarkan kondisi Kabupaten Pasuruan?

Secara logika dasar, investasi besar semestinya mendongkrak pendapatan daerah — lewat pajak daerah, retribusi, hingga efek berganda dari konsumsi warga yang bekerja di sana. Tapi faktanya, PAD yang ditarget Rp3,499 triliun lebih justru hanya terealisasi Rp3,431 triliun lebih, meleset Rp67 miliar hanya dalam enam bulan. Kalau investasi Rp8,09 triliun benar-benar menggerakkan ekonomi Pasuruan secara nyata, mengapa dampaknya sama sekali tidak terlihat di sisi pendapatan daerah?

FORMAT Pasuruan menduga jawabannya ada di kualitas investasi itu sendiri, sebagaimana sudah dibedah pada seri sebelumnya. Data mentah resmi BKPM menunjukkan investasi di Kabupaten Pasuruan sangat padat modal — rata-rata Rp1,1 miliar untuk menciptakan satu lapangan kerja saja. Sebagian nilainya bahkan patut diduga sekadar tercatat di atas kertas sebagai realisasi investasi nasional, tanpa benar-benar menciptakan aktivitas ekonomi harian yang dirasakan warga Pasuruan: tidak menambah pembeli di pasar, tidak menambah pelanggan warung, tidak menambah wajib pajak baru dalam jumlah signifikan.

Ada pula kemungkinan yang patut diduga publik: sebagian proyek yang dicatat sebagai “realisasi” masih dalam tahap pembangunan fisik (konstruksi pabrik, gudang, kawasan industri) dan belum beroperasi penuh — sehingga belum menghasilkan pajak daerah maupun retribusi apa pun, meski nilainya sudah dihitung penuh dalam klaim investasi triwulan berjalan. Kalau benar demikian, klaim “Peringkat 3 se-Jatim” menjadi klaim yang gagah di atas kertas, tapi kosong di rekening kas daerah.

FORMAT Pasuruan mendesak Pemkab, melalui Bapenda dan DPMPTSP, menjelaskan secara terbuka ke publik dan DPRD: berapa persen dari klaim investasi Rp8,09 triliun itu yang sudah benar-benar beroperasi dan menyumbang pajak daerah, dan berapa persen yang masih sebatas komitmen atau pembangunan fisik yang belum menghasilkan apa-apa bagi kas daerah. Kalau dua klaim besar ini terus dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa penjelasan yang menyatukan keduanya, publik patut menduga salah satu dari klaim itu — investasi atau defisit — sedang tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Oleh ; FORMAT Pasuruan (Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan) – Ismail Makky, SE. SH., MM. (Ketua)