DIDUGA BEROPERASI TANPA IZIN, WARGA MBETRO–DAWARBLANDONG DIHADAPKAN PADA ANCAMAN KESELAMATAN

Truk Bertonase Besar Melintasi Permukiman dan Sekolah, Dugaan Keterlibatan Oknum POMAL serta Penggunaan Jalur Perhutani Mendesak Diusut

GRESIK – MOJOKERTO || CakraNusantara.Online

Aktivitas pertambangan tanah paras dan tanah urug di wilayah Dusun Mbetro, Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, menyisakan sejumlah persoalan yang hingga kini belum memperoleh jawaban memuaskan. Kegiatan yang disebut-sebut telah berlangsung sekitar enam bulan tersebut diduga belum memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pertambangan mineral dan batubara.

Namun, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat ternyata jauh lebih luas daripada sekadar dugaan tambang tanpa izin. Jalur pengangkutan material yang melintasi kawasan permukiman, dugaan penggunaan lahan Perhutani, hingga isu keterlibatan oknum aparat menjadi rangkaian persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius.

Masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana kegiatan dengan aktivitas alat berat dan kendaraan pengangkut material dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung relatif lama tanpa penyelesaian yang jelas. Apakah kegiatan ini memang sudah memenuhi seluruh persyaratan hukum, atau terdapat persoalan lain yang membuat aktivitas tersebut seolah sulit disentuh penegakan hukum?

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa pengangkutan material hasil tambang diduga menggunakan akses jalan yang melintasi lahan milik Perhutani. Bahkan, muncul dugaan adanya kesepakatan penggunaan atau penyewaan lahan untuk kepentingan jalur transportasi tambang.

Jika informasi tersebut benar, maka status hukum penggunaan kawasan tersebut harus segera diperjelas. Apakah penggunaan lahan telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan kehutanan? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah penggunaannya memang diperuntukkan bagi kegiatan pengangkutan material komersial?

Perhutani tidak boleh hanya diminta memberikan penjelasan administratif. Masyarakat berhak mengetahui apakah aset atau kawasan yang berada dalam pengelolaannya digunakan sesuai ketentuan hukum. Sebab, kerja sama dengan pihak tertentu tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memenuhi perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dampak pengangkutan material diduga menjalar hingga wilayah Dusun Bogor dan kawasan Gogor, Desa Madureso, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Kendaraan pengangkut material berukuran besar dengan muatan berat dilaporkan melintasi jalan yang berada di lingkungan permukiman masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena jalan tersebut juga digunakan oleh anak-anak sekolah, santri, pedagang, pekerja, serta masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di sekitar jalur tersebut terdapat pondok pesantren dan sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, MTsN hingga Madrasah Aliyah. Situasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan.

Kendaraan berat tidak dapat begitu saja menggunakan setiap ruas jalan tanpa memperhatikan kelas jalan, daya dukung konstruksi, dimensi kendaraan, serta ketentuan muatan. Masyarakat bukan sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya menginginkan jalan yang aman untuk dilalui tanpa harus setiap hari dihantui kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Kekhawatiran tersebut semakin mendapatkan perhatian setelah terjadinya kecelakaan pada Jumat, 6 November 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, sebuah dump truck terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar bernama Satria, siswa SMKNADA.

Korban dilaporkan mengalami cedera otak serius dan harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Sakinah, Sooko, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa tersebut merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Seorang pelajar yang semestinya dapat menjalani kegiatan pendidikan dan mengejar masa depannya justru harus berjuang menghadapi kondisi kesehatan yang serius. Kecelakaan ini perlu diusut secara menyeluruh, termasuk identitas kendaraan, pemilik, asal muatan, tujuan perjalanan, serta kronologi kejadian.

Belum dapat dipastikan bahwa dump truck yang terlibat merupakan kendaraan operasional tambang yang dipersoalkan. Namun, peristiwa tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat untuk mengevaluasi keselamatan lalu lintas kendaraan berat di kawasan permukiman. Jangan sampai kecelakaan berikutnya baru menyadarkan para pemangku kebijakan bahwa ada persoalan serius yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Persoalan lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah dugaan adanya penerimaan atensi lintas oleh oknum kepala dusun di kawasan Gogor. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya persetujuan atau pembiaran terhadap kendaraan berat yang melintasi wilayah permukiman.

Jika benar terdapat pemberian uang atau bentuk keuntungan tertentu untuk melancarkan aktivitas pengangkutan, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif dan berdasarkan bukti. Kepala dusun maupun pihak pemerintah desa yang mengetahui aktivitas tersebut patut dimintai penjelasan. Apakah pernah ada persetujuan penggunaan jalan untuk kendaraan tambang? Apakah masyarakat pernah diajak bermusyawarah? Apakah terdapat kesepakatan tertulis? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kendaraan yang melintas?, Jabatan pemerintahan di tingkat dusun merupakan amanah untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk mengabaikan kepentingan warga yang keselamatannya dapat terancam.

Isu yang tidak kalah serius adalah dugaan keterlibatan oknum anggota Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan tersebut. Dugaan ini perlu mendapat perhatian institusi terkait. Apabila tidak benar, klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya anggota yang menyalahgunakan kewenangan, memberikan perlindungan, atau turut memfasilitasi kegiatan yang melanggar hukum, maka pemeriksaan internal maupun proses hukum harus dilakukan sesuai kewenangan. Tidak boleh ada institusi yang menempatkan anggotanya di atas hukum.

Seragam dan jabatan bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan. Justru aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum seharusnya menjadi pihak pertama yang menunjukkan keteladanan dalam menaati hukum.

Masyarakat menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tersebut pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat Polsek maupun Polres. Akan tetapi, menurut informasi warga, aktivitas penggalian dan pengangkutan material masih terus berlangsung. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan terhadap efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.

Pertanyaan publik sebenarnya sederhana: apa hasil pemeriksaan terhadap laporan tersebut?, Apakah aparat telah turun ke lokasi? Apakah legalitas pertambangan telah diverifikasi? Apakah pihak pengelola sudah dimintai keterangan? Apakah kendaraan pengangkut telah diperiksa? Apakah dugaan penggunaan lahan Perhutani sudah ditelusuri?,  Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan.

Namun, apabila ditemukan unsur pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa mempertimbangkan siapa pemilik usaha, siapa yang menjadi pelindung, ataupun seberapa besar kekuatan ekonomi pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas. Aktivitas pertambangan, penggunaan kawasan hutan, dan pengangkutan material memiliki ketentuan hukum yang harus dipatuhi.

Beberapa peraturan yang relevan untuk ditelusuri antara lain UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025. Pasal 35 mengatur kewajiban perizinan berusaha dalam penyelenggaraan usaha pertambangan. Pasal 158 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin, berupa penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 94 mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan yang harus memenuhi persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 19 mengatur klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung muatan sumbu terberat, dan dimensi kendaraan. Pasal 307 mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan muatan, dimensi, dan kelas jalan. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan ini perlu ditelaah apabila terdapat indikasi penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran kehutanan. Penerapan sanksi terhadap pihak-pihak terkait harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur pelanggaran masing-masing.

Persoalan ini tidak semestinya dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan. Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur harus memberikan kejelasan mengenai status perizinan pertambangan di Dusun Mbetro.

Perhutani harus menjelaskan status penggunaan lahan yang diduga menjadi jalur pengangkutan. Polres Gresik dan Polres Mojokerto perlu membuka perkembangan penanganan pengaduan masyarakat. Dinas Perhubungan dan instansi penyelenggara jalan harus mengevaluasi kelayakan lintasan kendaraan bertonase besar. Sementara itu, dugaan keterlibatan oknum POMAL harus disampaikan kepada institusi yang berwenang untuk diperiksa secara independen dan objektif.

Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar bekerja. Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dinikmati segelintir pihak justru menghadirkan ketakutan bagi ribuan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Jangan sampai keselamatan anak-anak sekolah hanya menjadi urusan keluarga masing-masing, sementara persoalan kendaraan berat dan legalitas pertambangan tidak mendapatkan penyelesaian.

Ketika laporan masyarakat tidak menghasilkan kejelasan, ketika dugaan pelanggaran terus dipertanyakan, dan ketika keselamatan warga menjadi taruhan, maka pemerintah serta aparat penegak hukum wajib memberikan jawaban. Jalan kampung bukan jalur bebas untuk kepentingan bisnis tanpa batas. Kawasan hutan bukan aset yang boleh dimanfaatkan tanpa dasar hukum. Dan kewenangan aparat bukan alat untuk melindungi kepentingan pribadi.

Rakyat berhak mendapatkan lingkungan yang aman. Rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum. Dan tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa terlalu kuat untuk diperiksa oleh hukum.

REDAKSI akan terus membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak dan mendorong pengusutan secara transparan hingga persoalan ini memperoleh kejelasan.