PASURUAN || CakraNusantara.Online — Jeruji besi seharusnya menjadi batas antara kebebasan dan hukuman, bukan menjadi sekat yang menyembunyikan dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan. Namun, sederet pengaduan dari lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil, Kabupaten Pasuruan, justru memunculkan pertanyaan serius: apakah fungsi pembinaan masih menjadi prioritas, atau ada persoalan tata kelola yang selama ini luput dari pengawasan?

Dugaan permintaan uang hingga Rp5 juta untuk perpindahan kamar, kondisi Mapenaling yang disebut sesak, keluhan penyakit kulit, makanan yang dipertanyakan kelayakannya, iuran bulanan Rp60 ribu, hingga dugaan permintaan jatah rokok oleh oknum petugas menjadi rangkaian persoalan yang tidak boleh dianggap angin lalu.

Jika pengaduan tersebut terbukti, maka ini bukan sekadar persoalan pelayanan yang buruk. Ini menyangkut dugaan praktik yang menjadikan warga binaan sebagai pihak yang rentan terhadap tekanan, sementara mereka berada sepenuhnya dalam lingkungan pengawasan institusi negara.

PINDAH KAMAR DIDUGA HARUS BAYAR Rp5 JUTA: ADA APA DI BALIK JERUJI RUTAN BANGIL?

Salah satu dugaan yang paling menyita perhatian adalah adanya pembayaran hingga sekitar Rp5 juta untuk memperoleh perpindahan dari kamar Mapenaling menuju blok hunian lain.

Berdasarkan keterangan sumber, warga binaan berinisial RK disebut telah mengeluarkan uang dengan nominal tersebut. Sementara mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial diduga harus tetap bertahan di Mapenaling.

Jika benar, praktik ini merupakan persoalan yang sangat serius. Penempatan warga binaan bukanlah barang dagangan. Kebijakan pemasyarakatan tidak boleh berubah menjadi transaksi yang menguntungkan pihak tertentu.

Sejak kapan hak mendapatkan penempatan hunian harus dibayar jutaan rupiah? Apakah jeruji besi kini memiliki tarif tersendiri bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat lebih layak?

Publik berhak mengetahui siapa yang diduga meminta uang, siapa yang menerima, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati aliran dana tersebut.

Sumber juga mengungkap dugaan adanya surat pernyataan bagi warga binaan yang akan berpindah kamar, yang menyebutkan bahwa perpindahan tersebut tidak disertai pembayaran.

Mengapa surat semacam itu diperlukan? Apakah benar hanya untuk kepentingan administrasi, atau terdapat persoalan yang harus diperiksa lebih jauh?

Jangan sampai selembar kertas dijadikan pelindung untuk menutupi persoalan yang jauh lebih besar.

MAPENALING DIDUGA OVERKAPASITAS: KAMAR SEMPIT, PENGHUNI BERDESAKAN

Kondisi Mapenaling juga menjadi sorotan tajam. Ruangan yang menurut sumber berkapasitas sekitar 15 orang diduga dihuni lebih dari 30 warga binaan.

Bayangkan, ruang yang disebut diperuntukkan bagi 15 orang justru menampung lebih dari dua kali jumlah tersebut.

Kondisi demikian berpotensi mengganggu sanitasi, sirkulasi udara, kesehatan, serta keselamatan penghuni.

Jika kondisi tersebut benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kelayakan hunian? Apakah persoalan kapasitas tidak diketahui pengelola, atau justru belum menjadi prioritas pembenahan?

Warga binaan bukan barang yang bisa ditumpuk dalam ruangan tanpa mempertimbangkan standar kemanusiaan.

PENYAKIT KULIT DIDUGA MENYERANG MAYORITAS WBP, PENGOBATAN DIPERTANYAKAN

Di tengah persoalan hunian, muncul pengaduan yang lebih memprihatinkan: penyakit kulit atau gudik yang diklaim dialami sekitar 90 persen warga binaan.

Angka tersebut masih memerlukan verifikasi medis. Namun, apabila mendekati kenyataan, ini merupakan kondisi kesehatan lingkungan yang sangat serius.

Sumber mengeluhkan penanganan yang dinilai tidak maksimal. Warga binaan disebut hanya mendapatkan penyemprotan tanpa pemeriksaan medis dan pemberian obat yang dianggap memadai.

Lebih jauh, muncul dugaan sulitnya memperoleh obat-obatan. Bahkan, sumber menyebut adanya dugaan pertukaran obat dengan rokok yang melibatkan oknum kader kesehatan.

Jika benar, ini bukan lagi sekadar kelemahan pelayanan. Ini menyangkut hak kesehatan manusia yang tidak boleh dijadikan alat transaksi.

Apakah seseorang harus menunggu penyakitnya semakin parah sebelum mendapatkan pengobatan yang layak?

Warga binaan memang kehilangan kebebasan, tetapi tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pihak Rutan harus membuka data pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, tenaga medis, dan langkah penanganan terhadap keluhan penyakit kulit tersebut.

MAKANAN DIPERTANYAKAN, IURAN Rp60 RIBU DIDUGA MENJADI BEBAN WAJIB

Kebutuhan makan yang seharusnya menjadi bagian mendasar dari pelayanan pemasyarakatan juga tidak luput dari keluhan.

Menurut sumber, menu harian disebut sering didominasi ikan mujair yang dipotong menjadi tiga bagian. Lauk ayam sesekali diberikan, tetapi disebut hanya direbus tanpa bumbu.

Kualitas nasi pun dipersoalkan karena beras yang digunakan terkadang disebut berwarna kehitaman.

Di tengah keluhan tersebut, muncul dugaan kewajiban iuran bulanan sebesar Rp60 ribu dari setiap warga binaan.

Bagi orang yang memiliki penghasilan, angka itu mungkin terlihat kecil. Namun, bagi warga binaan yang tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada kiriman keluarga, uang tersebut tetap menjadi beban.

Persoalan semakin serius setelah seorang tamping berinisial HR disebut menyampaikan bahwa warga binaan yang tidak mampu membayar berisiko dikembalikan ke Mapenaling.

Jika benar terdapat tekanan semacam itu, maka pengelola Rutan wajib memberikan penjelasan.

Apakah warga binaan yang miskin harus menerima perlakuan berbeda hanya karena tidak sanggup membayar?

Apa dasar hukum iuran tersebut? Siapa yang mengumpulkan? Ke mana uangnya disalurkan? Apakah terdapat pencatatan dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa?

Jangan sampai kebutuhan dasar warga binaan justru dibayangi pungutan yang tidak jelas dasar dan penggunaannya.

DUGAAN JATAH ROKOK OLEH OKNUM PETUGAS: JANGAN SALAHGUNAKAN SERAGAM DAN KEWENANGAN

Pengaduan berikutnya menyangkut dugaan permintaan jatah rokok oleh oknum petugas jaga.

Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut merupakan persoalan integritas yang tidak boleh ditoleransi.

Seragam dan kewenangan petugas diberikan untuk menjalankan tugas negara, bukan untuk menjadi alat memperoleh keuntungan dari orang-orang yang berada dalam pengawasannya.

Rutan bukan wilayah kekuasaan pribadi. Tidak seorang pun boleh merasa kebal dari pemeriksaan hanya karena bekerja di balik tembok institusi pemasyarakatan.

Pengawasan internal harus membuktikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara objektif, bukan sekadar diselesaikan dengan klarifikasi formal.

LSM DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH: JANGAN HANYA BERANI MEMERIKSA WBP

Melihat rangkaian pengaduan tersebut, salah satu LSM pemerhati kebijakan di wilayah Pasuruan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera turun tangan.

Menurut perwakilan LSM tersebut, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada administrasi internal. Dugaan aliran uang, penempatan kamar, iuran bulanan, pelayanan kesehatan, makanan, dan perilaku oknum petugas harus diperiksa secara menyeluruh.

“Jangan hanya warga binaan yang dituntut disiplin dan harus tunduk pada aturan. Petugas juga wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kewenangannya. Kalau memang ada praktik pungutan dan penyalahgunaan jabatan, jangan dilindungi. Periksa, buktikan, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat,” tegas perwakilan LSM tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihaknya siap membawa persoalan tersebut melalui jalur pengaduan resmi.

“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi berita yang ramai beberapa hari kemudian menghilang tanpa penyelesaian. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan melayangkan Dumas kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meminta audit menyeluruh terhadap Rutan Bangil. Kami ingin persoalan ini dibuka, bukan ditutup-tutupi,” lanjutnya.

DELAPAN PERSOALAN YANG TIDAK BOLEH DIKUBUR DI BALIK TEMBOK RUTAN

Ada sejumlah persoalan yang kini menuntut jawaban resmi:

1. Dugaan pembayaran Rp5 juta untuk perpindahan kamar.
2. Dugaan adanya perbedaan perlakuan antara warga binaan yang mampu dan tidak mampu membayar.
3. Dugaan kelebihan kapasitas kamar Mapenaling.
4. Klaim meluasnya penyakit kulit yang membutuhkan verifikasi dan penanganan medis.
5. Dugaan pertukaran obat dengan rokok.
6. Keluhan kualitas makanan dan kelayakan bahan pangan.
7. Dugaan iuran bulanan Rp60 ribu serta ancaman penempatan kembali di Mapenaling.
8. Dugaan permintaan jatah rokok oleh oknum petugas.

Pihak Rutan Bangil harus memberikan penjelasan terhadap setiap persoalan tersebut. Jika semua tudingan tidak benar, buktikan melalui data dan pemeriksaan yang transparan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ada perlindungan terhadap siapa pun.

JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH, TETAPI TUMPUL KE DALAM

Institusi pemasyarakatan bukan tempat yang berdiri di luar jangkauan hukum dan pengawasan.

Pimpinan tidak cukup hanya memastikan administrasi berjalan. Mereka juga memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan, kesehatan, keamanan, dan hak warga binaan terlindungi.

Apabila dugaan-dugaan tersebut terbukti, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan. Sistem pengawasan, kebijakan internal, dan tanggung jawab pimpinan juga harus dievaluasi sesuai kewenangan masing-masing.

Jangan sampai warga binaan begitu mudah diminta mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum, sementara dugaan penyimpangan oleh oknum di dalam institusi justru tidak mendapatkan pemeriksaan yang sama seriusnya.

Publik tidak membutuhkan seribu alasan. Publik membutuhkan satu hal: kebenaran yang dibuka secara transparan dan tindakan nyata terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

Sebab, tembok rutan boleh tinggi, tetapi tanggung jawab hukum tidak boleh dikurung di baliknya.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini berdasarkan keterangan narasumber dan belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Rutan Kelas IIB Bangil serta pihak-pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik.