ADVOKAT Moch. GATI Diduga DIKRIMINALISASI, Saatnya PENGACARA Kondang SuraBaya RESMI Daftarkan Gugatan PERDATA di PN Lamongan
Lamongan-CNO. Penegakan hukum di Jawa Timur kembali menjadi SOROTAN setelah muncul tuduhan KRIMINALISASI terhadap ADVOKAT Kondang SuraBaya, Moch. GATI (Bang Sakty). Kasus ini mencuat usai beredarnya KABAR bahwa dirinya DILAPORKAN ke KAPOLDA Jatim atas dugaan tindak pidana PENIPUAN dan PENGGELAPAN oleh PELAPOR berinisial HFAT. Namun, TIM Kuasa Hukum dari LBH Jaya Nusantara membongkar bahwa LAPORAN tersebut penuh KEKELIRUAN mendasar. Karakteristik masalah yang dituduhkan murni sengketa KEPERDATAAN yang dengan SENGAJA ditautkan ke ranah PIDANA demi menjatuhkan REPUTASI sang ADVOKAT Bang SAKTY.
PenyalahGunaan Jalur PIDANA
Ahmad BUDI Lakuanine, S.H., M.H., menegaskan bahwa FENOMENA tentang “MEMPIDANAKAN perkara PERDATA” merupakan preseden BURUK bagi kepastian HUKUM di Indonesia. Berita yang beredar itu tidak benar, karena ini adalah perkara PERDATA bukan perkara PIDANA, “tegas Ahmad BUDI. Pihak LBH Jaya Nusantara menduga ada upaya SISTEMATIS untuk MERUSAK nama baik Moch. GATI di mata PUBLIK melalui pembentukan opini LIAR di Media Sosial sebelum ada PEMBUKTIAN yang SAH. Kami Kuasa Hukum tidak akan tinggal DIAM terhadap upaya-upaya yang SENGAJA merusak reputasi dan nama baiknya, “tambah Ahmad BUDI.
Ia melanjutkan, “terutama jika masalah ini SENGAJA disebarluaskan secara LIAR tindakan TRIAL by the PRESS (penghakiman sepihak oleh unsur tertentu melalui Media Massa atau ONLINE). Hal menghancurkan REPUTASI Sang ADVOKAT Moch. GATI alias Bang SAKTY selaku APARAT PENEGAK HUKUM (advokat) dan menyebabkan KERUGIAN luar biasa bagi dirinya, “lanjutnya.
“Langkah HUKUM yang kita ambil sangat SERIUS adalah dengan mengajukan GUGATAN secara PERDATA pada Pengadilan Negeri tempat tinggal PELAPOR dan sudah kita ajukan GUGATANNYA, mungkin dalam waktu dekat segera melayangkan Laporan POLISI Balik sebagaimana Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE, Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Nomer 1 Tahun 2023 tentang PENCEMARAN Nama Baik dan FITNAH, “jelas Ahmad BUDI.
“Mengingat adanya Asas PRADUGA Tak BERSALAH (Presumption of Innocence) maka PERISTIWA yang menimpah Advokat Moch. GATI adalah KRIMINALISASI, karena PERKARA ini adalah Perkara PERDATA, seharusnya diselesaikan secara PERDATA bukan di selesaikan dengan cara PIDANA. Akibat adanya hal tersebut, Advokat Moch. Gati merasa sangat DIRUGIKAN. Karena menyangkut nama baiknya, “ucapnya.
Kuasa Hukum BERHARAP, “masyarakat tidak serta merta menerima BERITA yang BURUK tentang Moch. GATI harus dipastikan dulu, apakah BERITA tersebut adalah benar atau salah? Tidak boleh ada PENILAIN sepihak; Selanjutnya langkah hukum yang diambil oleh LBH Jaya Nusantara adalah dengan MENGGUGAT Sang PELAPOR dengan GUGATAN perdata pada Pengadilan tempat tinggal PELAPOR, yang telah kami DAFTARKAN pada tanggal 27 Juli 2026 pada PN Lamongan dengan Nomer Perkara:51/Pdt.G/2026/PN Lmg, “pungkasnya. GIK