DIDUGA ADA KEJANGGALAN PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI DUSUN SUKLAN, NAMA SALI DISOROT: TIGA JABATAN, SATU PENERIMAAN?
Lamongan – //Cakranusantara.online –
Dugaan kejanggalan dalam pendataan dan penyaluran pupuk bersubsidi mencuat di Dusun Suklan, Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.
Seorang pria bernama Sali, yang disebut menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Dusun Suklan, Ketua Koperasi Tebu, sekaligus Ketua LMDH Perhutani, menjadi sorotan setelah adanya aduan masyarakat yang masuk ke meja Redaksi Media Cakranusantara.online.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, sejumlah warga yang sedang berbincang di salah satu warung kopi pada Senin (9/11/2026) menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pendataan maupun penerimaan pupuk bersubsidi yang berkaitan dengan Sali.
Dalam obrolan tersebut, beberapa warga mempertanyakan mekanisme penerimaan pupuk jenis Phonska dan Urea. Pasalnya, Sali disebut memiliki data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai ketentuan, tetapi masyarakat mempertanyakan apakah penerimaan pupuk tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan adanya penerimaan atau alokasi pupuk bersubsidi melalui beberapa kelompok maupun kelembagaan yang dipimpin oleh orang yang sama, yakni sebagai Ketua Poktan, Ketua Koperasi Tebu, dan Ketua LMDH Perhutani.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah masing-masing alokasi pupuk tersebut memiliki dasar RDKK dan penerima yang berbeda serta memenuhi persyaratan? Apakah terdapat kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil petani di lapangan?
Masyarakat berharap pihak terkait tidak tinggal diam dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
REDAKSI MINTA KLARIFIKASI DAN TRANSPARANSI
Media Cakranusantara.online mendorong pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, serta pihak distributor dan kios pupuk resmi untuk melakukan pengecekan terhadap data RDKK, alokasi, jumlah pupuk yang diterima, dan identitas petani penerima.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, diharapkan dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Redaksi juga memberikan kesempatan kepada Sali untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab terkait informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat.
Hak jawab diberikan selama 1 x 24 jam sejak permintaan klarifikasi disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Redaksi Media Cakranusantara.online tetap mengedepankan prinsip keberimbangan berita, profesionalitas jurnalistik, serta asas praduga tak bersalah. (Bodeng)