DUGAAN PUNGLI RUTAN BANGIL DIBANTAH, PUBLIK MENANTI PEMBUKTIAN DAN TRANSPARANSI PENGAWASAN

PASURUAN ||Cakranusantara.online – Sorotan terhadap dugaan praktik pungutan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil, Kabupaten Pasuruan, memasuki babak baru. Setelah sejumlah media online mengungkap dugaan tarif perpindahan kamar mencapai Rp5 juta, iuran bulanan Rp60 ribu, hingga keluhan pelayanan kesehatan warga binaan, kini pihak Rutan Bangil akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi.

Melalui surat klarifikasi dan hak jawab tertanggal 10 November 2026, pihak Rutan secara tegas membantah sejumlah informasi yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Surat tersebut ditandatangani Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Azis Rizky. Dalam keterangannya, pihak Rutan menegaskan bahwa seluruh proses pemindahan kamar warga binaan tidak dipungut biaya dan pelayanan terhadap warga binaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Klarifikasi tersebut menjadi respons atas pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan sejumlah media, di antaranya Cakra Nusantara, Koran Merah Putih, Taruna News, dan Gempar News.

Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian adalah dugaan adanya tarif hingga Rp5 juta untuk memindahkan warga binaan dari blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) menuju blok hunian biasa. Menanggapi persoalan tersebut, pihak Rutan menjelaskan bahwa pemindahan dilakukan setelah warga binaan menjalani masa pengenalan lingkungan selama 14 hari sejak masuk ke Rutan.

Dalam surat klarifikasinya, pihak Rutan secara tegas menyampaikan:

“Proses pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) ke blok hunian biasa dilakukan murni berdasarkan 14 Hari semenjak tahanan masuk kedalam Rumah Tahanan Kelas II B Bangil. Proses ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.”

Pihak Rutan juga menyebut informasi mengenai tarif Rp5 juta tidak didukung bukti transfer, saksi, maupun data administratif yang valid. Dengan demikian, pihak Rutan menyatakan tidak membenarkan adanya praktik pembayaran untuk proses pemindahan kamar.

Selain dugaan tarif perpindahan kamar, isu iuran bulanan sebesar Rp60.000 juga menjadi perhatian. Pihak Rutan Bangil membantah adanya pungutan tersebut dan menyatakan berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap praktik pungutan liar. Dalam suratnya, pihak Rutan menegaskan:

“Segala bentuk pungutan liar, termasuk isu iuran Rp60.000, sama sekali tidak ada di dalam lingkungan rutan.”

Bahkan, pihak Rutan menyatakan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan petugas maupun sesama warga binaan yang terbukti melakukan pungutan secara tidak sah. Pihak Rutan juga menjanjikan sanksi disiplin sesuai ketentuan apabila praktik tersebut terbukti dilakukan oleh oknum. Pernyataan ini tentu menjadi perhatian tersendiri. Sebab, apabila memang tidak ada pungutan sebagaimana yang dituduhkan, mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan informasi menjadi penting untuk memastikan persoalan tersebut dapat dijelaskan secara objektif.

Persoalan berikutnya menyangkut keluhan kesehatan warga binaan, termasuk dugaan penyakit kulit yang sebelumnya menjadi bagian dari pemberitaan. Pihak Rutan menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan melalui Klinik Rutan Bangil dengan pemeriksaan berkala oleh tim medis. Selain itu, pihak Rutan menyebut telah menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan deteksi dini penyakit.

Bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan spesialis, pihak Rutan menyatakan akan melakukan rujukan ke RSUD sesuai standar operasional prosedur. Sementara mengenai makanan, pihak Rutan menyatakan pengelolaan anggaran dan distribusi makanan mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), termasuk standar kecukupan gizi dan higienitas makanan. Namun, klaim mengenai standar pelayanan kesehatan dan makanan tersebut tetap perlu dilihat dari pelaksanaan faktual di lapangan, sehingga hak warga binaan benar-benar terpenuhi.

Dalam surat klarifikasi tersebut, pihak Rutan juga menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan yang dinilai tidak didahului konfirmasi dan verifikasi kepada pihak Rutan. Pihak Rutan menyatakan bahwa kritik tetap diterima selama didasarkan pada fakta objektif.

Sebagaimana tertulis dalam penutup surat:

“Rutan Bangil selalu terbuka terhadap kritik, didasarkan pada fakta obyektif demi perbaikan pelayanan.”

Pihak Rutan kemudian meminta agar hak jawab tersebut dimuat oleh media dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menanggapi klarifikasi tersebut, redaksi menegaskan bahwa pemuatan hak jawab merupakan bagian dari tanggung jawab pers dalam menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan. Redaksi menghormati penjelasan resmi pihak Rutan Bangil. Namun, perlu dipahami bahwa bantahan melalui surat klarifikasi tidak serta-merta menjadi hasil pemeriksaan independen yang membuktikan seluruh persoalan telah selesai.

Pemberitaan sebelumnya memuat sejumlah pengaduan, mulai dari dugaan tarif perpindahan kamar, iuran bulanan, kondisi blok Mapenaling, keluhan penyakit kulit, kualitas makanan, hingga dugaan permintaan jatah rokok oleh oknum petugas. Seluruh informasi tersebut membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Redaksi memandang perlu adanya keterbukaan dari pihak Rutan, termasuk apabila diperlukan pemeriksaan oleh instansi pengawas pemasyarakatan yang memiliki kewenangan.

Terlepas dari klarifikasi yang telah disampaikan KPR Azis Rizky, redaksi menilai penjelasan langsung dari Kepala Rutan Bangil juga penting untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap petugas, bagaimana prosedur perpindahan kamar diterapkan, bagaimana pengaduan warga binaan ditangani, serta bagaimana pihak Rutan memastikan tidak terjadi praktik pungutan liar di balik tembok tahanan.

Transparansi bukan sekadar menyampaikan bantahan, melainkan juga membuka ruang pemeriksaan dan memastikan setiap pengaduan mendapatkan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Kini pertanyaannya, apakah seluruh dugaan tersebut dapat dijawab melalui data administrasi, pemeriksaan internal, dan keterangan warga binaan?

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi Karutan Bangil maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan tambahan. Sebab, hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan yang layak merupakan kewajiban negara, sedangkan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

CATATAN REDAKSI: Berita ini memuat klarifikasi tertulis pihak Rutan Kelas IIB Bangil tertanggal 10 November 2026 yang ditandatangani Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Azis Rizky. Kutipan dalam berita bersumber dari surat tersebut, bukan hasil wawancara langsung. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan,