PPPK Direkrut oleh Daerah, Kini Gajinya Ingin Dilempar ke Pusat

OPINI PUBLIK • SERI 1 — PPPK DAN ANGGARAN DAERAH
Pasuruan, 25 Juni 2026
PPPK Direkrut oleh Daerah, Kini Gajinya Ingin Dilempar ke Pusat
Di ruang kelas, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, dan berbagai OPD — mereka mengajar, merawat, melayani. Mereka adalah PPPK. Direkrut melalui seleksi resmi, menerima SK dari kepala daerah, bekerja karena pemerintah membutuhkan mereka.

Karena itu, publik berhak bertanya ketika Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyatakan usai Sidang Paripurna DPRD, 18 Juni 2026: “Harapan kami soal gaji PPPK itu kalau bisa masuk di DAU” — dengan alasan beban gaji PPPK memberatkan anggaran pembangunan daerah.

TIGA PERNYATAAN, TIGA NADA BERBEDA
• Maret 2025: tuntutan kesejahteraan PPPK dijawab “Uangnya dari mana?” Kenaikan penghasilan dinilai belum memungkinkan.
• September 2025 & Januari 2026: Bupati menyerahkan ribuan SK — 3.665 PPPK Formasi 2024 dan 620 PPPK Paruh Waktu. Pesan yang disampaikan: disiplin, loyalitas, pengabdian.

• Juni 2026: beban gaji PPPK kini disebut salah satu faktor yang menyempitkan ruang pembangunan daerah.

PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB
• PPPK tidak menyusun APBD, tidak menentukan prioritas belanja, tidak memutuskan proyek mana yang dijalankan, dan tidak menentukan berapa pegawai yang direkrut. Mengapa mereka yang disebut penyebab tertekannya anggaran?
• Pengangkatan PPPK bukan keputusan tiba-tiba — direncanakan dan dilaksanakan pemerintah sendiri. Apakah konsekuensi fiskalnya sudah dihitung matang sejak awal?
FORMAT Pasuruan tidak menuduh adanya itikad buruk. Namun di balik angka APBD, terdapat ribuan manusia yang setiap hari bekerja melayani masyarakat Kabupaten Pasuruan — dan mereka layak mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah yang merekrut mereka. Sebab tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dibutuhkan ketika direkrut, tetapi diperdebatkan ketika haknya harus dipenuhi.

Ismail Makky, SE, SH, MM — Ketua
FORMAT Pasuruan — Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan