Jalur Vital Nasional Lumpuh, Publik Curiga: Pengendalian Banjir Hanya Proyek Kertas?
Pasuruan | Media Cakra Nusantara online
Terbit : Senin 22 Desember 2025
Penulis :Redaksi
Lumpuh totalnya jalur nasional Surabaya–Probolinggo akibat banjir di wilayah hukum Polsek Bugul Kidul memicu kemarahan publik. Peristiwa ini tak lagi dipandang sebagai sekadar bencana alam, melainkan indikasi kuat adanya kelalaian struktural dan potensi pemborosan anggaran negara, baik dari APBD maupun APBN, yang selama ini dialokasikan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan infrastruktur.
Luapan air sungai yang menggenangi badan jalan nasional hingga tidak bisa dilalui kendaraan menunjukkan kegagalan nyata sistem drainase dan pengelolaan sungai. Polisi terpaksa menutup jalur vital tersebut dan mengalihkan arus lalu lintas melalui Perempatan Kebonagung demi keselamatan pengguna jalan.
Kapolsek Bugul Kidul menegaskan bahwa aparat kepolisian telah mengambil langkah darurat, namun menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa terus dibebankan kepada aparat keamanan.
“Kami sudah melakukan penutupan dan rekayasa lalu lintas. Tapi penanganan banjir ini harus segera ditangani instansi teknis. Ini bukan kewenangan polisi,” tegas Kapolsek Bugul Kidul.
Sorotan paling keras disampaikan Bang Sogol, Pimpinan Redaksi Siber86, yang secara tegas menyebut kondisi ini sebagai alarm kegagalan pengelolaan anggaran publik. Ia mempertanyakan efektivitas dan akuntabilitas dana negara yang selama ini diklaim digunakan untuk normalisasi sungai dan pencegahan banjir.
“Kalau sungai meluap sampai menutup jalan nasional, itu bukan kejadian biasa. Ini indikasi kuat pemborosan APBD dan APBN. Anggaran ada setiap tahun, tapi hasilnya nol. Masyarakat justru terus dirugikan,” tegas Bang Sogol.
Menurutnya, narasi klasik “curah hujan tinggi” sudah tidak relevan lagi jika kejadian serupa terus berulang tanpa solusi permanen.
“Ini bukan soal hujan, ini soal kegagalan perencanaan dan dugaan pembiaran. Normalisasi sungai, drainase, dan pengendalian banjir itu ada mata anggarannya. Kalau banjir tetap terjadi di titik yang sama, maka patut diduga anggaran tersebut tidak dikelola secara efektif, bahkan berpotensi mubazir,” lanjutnya.
Bang Sogol juga mendesak audit menyeluruh dan terbuka terhadap penggunaan anggaran pengendalian banjir dan infrastruktur jalan nasional, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, serta evaluasi kinerja dinas dan instansi terkait.
“Negara tidak boleh kalah oleh banjir yang berulang di lokasi yang sama. Jika perlu, lakukan audit anggaran dan evaluasi pejabat teknis. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi jalan nasional tetap tenggelam,” tandasnya.
Sementara itu, Sungai Buk Wedi di Kelurahan Blandongan dilaporkan masih meluap hingga setara dengan permukaan jalan raya. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa tanpa langkah konkret dan transparan, kejadian serupa akan terus berulang.
Kepolisian memastikan pemantauan dan pengamanan tetap dilakukan, termasuk pengamanan ibadah Natal. Namun publik kini menuntut lebih dari sekadar pengamanan—yakni tanggung jawab anggaran, transparansi, dan tindakan nyata dari pemerintah daerah serta instansi pengelola sungai dan jalan nasional.(Red)