Prestasi atau Pencitraan? Target Pajak Daerah 2025 Gagal Tercapai, Rekor PAD Tetap Digembar-gemborkan
OPINI PUBLIK | SERI 2
Ternyata Target Pajak Daerah 2025 Tidak Tercapai. Mengapa Masih Diklaim Sebagai Prestasi?
Jangan hanya melihat angka global PAD. Ukuran kinerja itu dilihat dari tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan dalam APBD.
Di seri pertama, kami tanyakan: benarkah PAD Rp1,19 triliun murni hasil kerja keras? Sekarang kita mulai jawab dengan angka paling dasar — yang seharusnya jadi ukuran utama kinerja Bapenda: apakah target pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemkab berhasil dicapai?
Jawabannya: TIDAK TERCAPAI.
Ini bukan opini kami. Ini tertulis hitam di atas putih dalam LRA resmi Pemkab Pasuruan tahun 2025. Pajak Daerah — pos yang murni jadi tanggung jawab Bapenda untuk dipungut, bukan kiriman dari pusat, bukan uang pasien rumah sakit — ditargetkan Rp672.910.538.120. Realisasinya cuma Rp652.136.480.296.
Capaian Global Pajak Daerah cuma 96,91 persen. Seharusnya kan minimal 100% dan seharusnya melebihi 100%.
Coba pikirkan ini baik-baik. Bapenda yang menyusun targetnya sendiri. Bapenda yang mengajukan angkanya ke DPRD. Bapenda yang menyetujui APBD itu bersama eksekutif. Dan Bapenda pula yang, di akhir tahun, tidak mampu mencapai angka yang mereka tetapkan sendiri sebagai Target.
Lalu kenapa yang digaungkan ke publik cuma soal PAD total yang naik dan “rekor sepanjang sejarah”?
Kenapa tidak ada satu kalimat pun yang menyebut bahwa untuk pos yang paling murni jadi cerminan kinerja Pemkab — yaitu pajak daerah — target justru meleset?
Kalau sebuah warung menargetkan omzet Rp10 juta tapi cuma dapat Rp9,7 juta, apa pemilik warung layak berdiri di depan umum dan bilang “ini rekor keberhasilan usaha saya”? Mungkin dia bisa bilang omzetnya naik dibanding bulan lalu. Tapi soal target yang dia tetapkan sendiri — itu jelas belum tercapai. Titik.
Kabupaten Pasuruan sedang melakukan hal yang persis sama. PAD boleh diklaim capai prestasi sejarah. Tapi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah target yang sudah direncanakan dan disetujui DPRD itu tercapai atau tidak. Dan untuk pajak daerah,
jawabannya sudah jelas: TIDAK TERCAPAI
Maka ketika Target tidak tercapai, apakah pantas dikatakan bahwa rekor sejarah karena dari pembenahan organisasi, penguatan Bapenda, dan derasnya investasi yang masuk.
Biar publik yang menilai.
Di seri berikutnya, kami buka satu per satu objek pajak mana yang paling parah melesetnya — supaya publik tahu persis, bukan cuma total angka yang meleset, tapi di titik mana kegagalan itu terjadi.
(Bersambung ke Seri 3)
Pasuruan,9 Juli 2026
FORMAT Pasuruan — Ismail Makky, SE., MM. (Ketua)