RSUD BARU ATAU BEBAN BARU? SIAPA YANG AKAN MEMBAYAR UTANG 10 TAHUN KE DEPAN?

FORUM REMBUK MASYARAKAT PASURUAN (FORMAT)
Seri Opini Publik: Utang Rp363 Miliar Kabupaten Pasuruan
SERI 3
RSUD BARU ATAU PUSKESMAS YANG DIPERKUAT?
Kabupaten Pasuruan memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Namun, apakah pembangunan RSUD baru harus dibiayai utang hingga sepuluh tahun, sementara cicilannya akan diwariskan kepada bupati berikutnya?

Dari ketiga proyek yang akan dibiayai Pinjaman Daerah Rp363 miliar, RSUD Purwodadi adalah yang paling mudah dibela secara moral. Sepuluh kecamatan dengan lebih dari 502 ribu jiwa penduduk di wilayah selatan Pasuruan memang kesulitan menjangkau RSUD Bangil maupun RSUD Grati. Argumen kebutuhannya kuat. Tetapi argumen kebutuhan tidak otomatis membenarkan setiap pilihan cara memenuhinya.

Puskesmas yang Sering Diremehkan
Penelusuran FORMAT menemukan fakta yang jarang disebut dalam narasi resmi: UOBF Puskesmas Purwodadi, yang berada tepat di kecamatan yang sama dengan rencana RSUD baru, sesungguhnya sudah cukup lengkap — UGD 24 jam, layanan persalinan 24 jam, rawat inap, laboratorium, radiologi, USG, hingga EKG. Ini bukan puskesmas kosong yang hanya bisa memeriksa tekanan darah.

Memang benar, dalam sistem rujukan berjenjang kesehatan nasional, puskesmas — sekuat apa pun fasilitasnya — tidak diperkenankan menangani kasus yang memerlukan ruang operasi, dokter spesialis, atau perawatan intensif. Kasus-kasus berat tetap harus dirujuk ke rumah sakit. Karena itu, argumen “puskesmas saja cukup, RSUD tidak perlu” adalah argumen yang lemah dan mudah dipatahkan.
Pertanyaannya bukan apakah RSUD dibutuhkan, tetapi apakah opsi yang lebih murah dan lebih rendah risiko sudah pernah dipertimbangkan secara terbuka.

Opsi Antara yang Tak Pernah Disebut
Yang jarang dibicarakan adalah opsi antara: Rumah Sakit Pratama, kelas D, dirancang khusus untuk daerah dengan keterbatasan fiskal dan populasi yang lebih kecil. Investasinya jauh di bawah RSUD kelas C atau B, dan secara prinsip bisa dibangun tanpa mengikat APBD lewat utang berjangka satu dekade. Hingga opini ini disusun, FORMAT belum menemukan dokumen kajian pembanding yang dipublikasikan kepada masyarakat — yang menunjukkan Pemkab Pasuruan pernah membandingkan opsi RSUD penuh dengan opsi RS Pratama atau peningkatan status Puskesmas Purwodadi.

Ketiadaan kajian pembanding ini adalah inti persoalan akuntabilitas. Keputusan mengambil opsi paling mahal dan paling berisiko fiskal — utang Rp363 miliar bertenor 10 tahun — semestinya lahir dari perbandingan yang transparan, bukan diasumsikan sebagai satu-satunya jalan yang tersedia. Setiap cicilan pokok dan bunga yang harus dibayar pada tahun-tahun mendatang adalah ruang fiskal yang tidak lagi dapat digunakan untuk kebutuhan publik lainnya. Karena itu, pilihan pembiayaan sama pentingnya dengan pilihan proyek yang akan dibangun.

Bukan Menolak, Tapi Menuntut Bukti
FORMAT tidak menolak kebutuhan peningkatan layanan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.

Yang kami tuntut adalah agar keputusan pembiayaan sebesar ini, yang akan membebani APBD selama satu dekade, didasarkan pada kajian yang terbuka untuk publik — bukan keputusan yang diasumsikan tanpa pembanding. Jika memang RSUD penuh merupakan pilihan terbaik, di mana publik dapat membaca kajian yang menunjukkan bahwa pilihan tersebut lebih efisien dibanding RS Pratama atau penguatan fasilitas kesehatan yang sudah ada?

PASURUAN– 25 Juli 2026
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) — Opini publik ini disusun berdasarkan dokumen dan pemberitaan yang tersedia hingga 22 Juli 2026 dan tetap terbuka terhadap konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Oleh ; FORMAT PASURUAN – Ismail Makky, SE. SH., MM. (Ketua)