CAKRA NUSANTARA ONLINE
CAKRA NUSANTARA ONLINE
18/11/2026

JANGAN KORBANKAN MASA DEPAN ANAK DEMI NAMA BAIK INSTITUSI! 20 MURID DIDUGA JADI KORBAN, JAWAPES DESAK PEMECATAN OKNUM GURU!

PASURUAN || cakranusantara.online — Suasana ruang audiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan pada Rabu (18/11/2026) pada pukul 13:30wib,sekaligus penuh keprihatinan. Jajaran pimpinan Dispendikbud, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang hingga jajaran pengawas, menerima kunjungan audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawapes.

Audiensi tersebut turut dihadiri orang tua wali murid untuk menyampaikan keresahan sekaligus menuntut penanganan tegas atas kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum guru di SDN Krapyakrejo 1.

Kehadiran orang tua wali murid dalam audiensi tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan agar persoalan yang mencederai dunia pendidikan itu tidak diselesaikan secara normatif atau sekadar memberikan sanksi ringan.

Perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji, menyampaikan kekecewaan mendalam atas terulangnya kasus yang mencoreng dunia pendidikan di Kota Pasuruan.

Ia meminta Dispendikbud memperketat pengawasan, mengevaluasi kinerja kepala sekolah, serta menjawab pertanyaan publik: mengapa kasus serupa dapat kembali terjadi, setelah sebelumnya mencuat pada 2025 dan kini kembali menjadi perhatian pada 2026.

“Kami berharap sebagai rakyat Kota Pasuruan agar oknum guru tersebut dipecat. Jangan selesaikan perkara ini hanya dengan sanksi biasa, melainkan harus diberhentikan agar tidak terulang lagi,” tegas Sugeng.

Desakan serupa juga disampaikan orang tua wali murid yang hadir. Mereka meminta pemerintah daerah, khususnya Dispendikbud dan BKPSDM, tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan.

Menurut para wali murid, keselamatan dan masa depan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kelalaian pengawasan dan lemahnya penindakan justru membuka peluang terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.

Siswa adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, bukan justru menjadi korban kekerasan maupun tindakan yang mencederai masa depan mereka. Lingkungan sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendidik, bukan ruang yang menimbulkan ketakutan bagi peserta didik.

Berdasarkan data yang mengemuka dalam audiensi, kasus di sekolah tersebut tidak tunggal. Selain dugaan pelecehan seksual yang dialami 9 murid, tercatat pula 11 murid lainnya yang diduga menjadi korban penghinaan, kekerasan fisik, serta kekerasan verbal.

Sementara itu, perwakilan LSM Jawapes lainnya, Erik, menekankan pentingnya ketegasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai landasan hukum yang berlaku. Ia secara khusus menyoroti penegakan disiplin dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan memaparkan kronologi serta langkah cepat yang telah ditempuh sejak laporan diterima pada akhir Oktober hingga awal November 2026.

Dispendikbud menegaskan sikapnya untuk tidak menoleransi segala bentuk perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Hasil pemeriksaan awal dari Dinas Pendidikan telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan pada pertengahan November.

Mengingat status oknum guru tersebut merupakan PPPK dengan kontrak evaluasi setiap tiga tahun sekali, BKPSDM bersama Dispendikbud saat ini tengah memproses pemanggilan lanjutan guna menentukan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. LSM Jawapes dan orang tua wali murid berharap pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, tetapi benar-benar memastikan adanya perlindungan terhadap seluruh peserta didik.

Kini publik menunggu keberanian dan ketegasan pemerintah daerah. Jangan sampai kepentingan melindungi institusi justru mengalahkan kepentingan melindungi anak-anak.

Sebab, masa depan generasi penerus bangsa jauh lebih berharga daripada sekadar mempertahankan nama baik sebuah institusi pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *