PBG HAMPIR SETAHUN TAK KUNJUNG TUNTAS, ALIANSI POROS TENGAH GUGAT BIROKRASI PEMKOT PASURUAN!
Aliansi Poros Tengah menggelar aksi damai, Senin (16/11/2026), dengan membawa satu pesan utama: Pemerintah Kota Pasuruan membutuhkan pembenahan serius dalam tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.
Aksi yang dimulai dari kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Pasaringan, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, tersebut bergerak menuju Kantor Wali Kota Pasuruan dan berlanjut ke Kantor DPRD Kota Pasuruan.
Bukan sekadar menyampaikan aspirasi di jalanan, aksi ini menjadi ruang penyampaian kegelisahan masyarakat atas pelayanan pemerintahan yang dinilai belum memberikan kepastian, khususnya dalam urusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebut telah berlarut-larut hampir satu tahun, bahkan lebih, tanpa penyelesaian yang jelas.
Bagi Aliansi Poros Tengah, persoalan tersebut bukan lagi sekadar urusan berkas, meja administrasi, atau prosedur teknis. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, konsisten, dan memiliki kepastian hukum
Dalam orasinya di depan Kantor Wali Kota Pasuruan, Edy Ambon melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dinilainya perlu segera dibenahi.
Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah, termasuk para pejabat daerah, menjalankan tugas dengan pembiayaan yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, menurutnya, tidak sepatutnya masyarakat justru dipersulit ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Jangan lupa, mereka hidup dari gaji yang berasal dari keringat rakyat. Keluarga mereka ditopang oleh penghasilan yang bersumber dari pajak yang kami bayarkan setiap bulan dan setiap tahun. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru kesulitan mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Edy menilai, pemerintah seharusnya hadir sebagai pemberi solusi, bukan membiarkan persoalan masyarakat terus berputar dalam lingkaran birokrasi tanpa kepastian.
Ia juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya diwacanakan atau dimaknai sebatas pergantian pejabat. Yang lebih penting adalah keberanian kepala daerah mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), memperbaiki koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan.
“Sudahi sandiwara, akhiri drama ini. Kami sudah jenuh dengan janji-janji manis. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji, tetapi bukti nyata melalui kebijakan dan perubahan dalam pelayanan publik,” pungkasnya.
Sorotan berikutnya disampaikan Saiful Arif (PORTE). Dalam orasinya, ia mempertanyakan belum adanya kepastian penyelesaian persoalan perizinan, khususnya terkait hubungan antara Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Site Plan, dan penerbitan PBG.
Ia menyoroti adanya persoalan yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka, yakni produk KKPR yang diterbitkan melalui sistem perizinan pemerintah pusat, tetapi disebut belum memperoleh persetujuan atau tindak lanjut sebagaimana diharapkan dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Pasuruan.
Saiful juga mempertanyakan kondisi ketika dokumen Site Plan telah diterbitkan, sementara proses penerbitan PBG justru belum memperoleh kepastian.
“Atas dasar apa Site Plan bisa diterbitkan, tetapi PBG tidak dikeluarkan? Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan birokrasi justru menjadi penghambat investasi,” serunya.
Menurut Saiful, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi tarik-menarik kewenangan maupun perbedaan penafsiran antarinstansi. Apabila terdapat kendala teknis, administratif, ataupun regulasi, pemerintah harus menjelaskan dasar hukumnya sekaligus menghadirkan mekanisme penyelesaian yang terukur.
Ia mengingatkan bahwa kepastian perizinan memiliki hubungan langsung dengan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, perputaran usaha, dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan menghambat investasi di Kota Pasuruan. Jangan biarkan investor kehilangan kepercayaan hanya karena proses birokrasi yang tidak memberikan kepastian. Kami meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja OPD terkait dan membuka persoalan perizinan ini secara transparan,” tegasnya.
Ketika aksi berlanjut ke Kantor DPRD Kota Pasuruan, persoalan pelayanan perizinan kembali menjadi perhatian dalam audiensi bersama anggota legislatif.
Yudi Buleng menyampaikan keluhan sekaligus mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan perizinan pembangunan telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut mencapai satu tahun lebih. Namun, hingga audiensi berlangsung, penyelesaian konkret yang diharapkan belum juga diperoleh.
Yudi mengaku telah enam kali menyampaikan keluhan dan menempuh berbagai jalur pengaduan, termasuk kepada pihak eksekutif maupun legislatif. Namun, ia menilai belum ada kepastian yang benar-benar menjawab persoalan tersebut.
Dengan nada kecewa, ia mempertanyakan ke mana lagi masyarakat harus menyampaikan pengaduan apabila jalur komunikasi dan pengawasan yang tersedia belum mampu menghadirkan penyelesaian.
Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi dan menjanjikan koordinasi. Lembaga legislatif harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan, mengevaluasi persoalan, dan memastikan pemerintah memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, pemerintah dituntut membangun sinkronisasi kebijakan antara sistem perizinan pusat dan kewenangan pemerintah daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rangkaian aksi damai Aliansi Poros Tengah menyampaikan satu pesan yang tidak bisa diabaikan: reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti orang yang menduduki jabatan, melainkan membenahi sistem yang selama ini menjadi bagian dari persoalan pelayanan.
Wali Kota sebagai pemegang kepemimpinan pemerintahan daerah dituntut memastikan seluruh OPD bekerja dalam satu arah, memiliki koordinasi yang efektif, serta tidak membiarkan persoalan internal birokrasi menghambat hak masyarakat.
Kepala daerah juga perlu memastikan setiap persoalan pelayanan memiliki penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus dorongan agar pemerintahan berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Sebab, investasi membutuhkan kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang adil. Sementara pemerintah memiliki kewajiban memastikan keduanya berjalan tanpa diskriminasi dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada seberapa banyak janji yang disampaikan, melainkan seberapa nyata persoalan masyarakat diselesaikan.
Rakyat tidak meminta perlakuan istimewa. Rakyat hanya meminta haknya dilayani dengan baik.
Dan satu hal yang perlu diingat oleh setiap pejabat publik: jabatan adalah amanah, anggaran berasal dari uang rakyat, dan pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat—bukan membuat masyarakat terus-menerus menunggu kepastian.
(Red/tim)
