SUNGAI DIDUGA TERCEMAR, RATUSAN WARGA BEJI–PANDAAN BLOKADE JALUR PANDAAN–BANGIL, DESAK DLH PASURUAN BERTINDAK

PASURUAN – Kemarahan masyarakat akibat dugaan pencemaran sungai akhirnya memuncak. Ratusan warga dari wilayah Beji dan Pandaan turun ke jalan dan melakukan aksi blokade jalur Pandaan–Bangil, tepatnya di kawasan Jembatan Tanggul Buejeng, Minggu (15/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus luapan kekecewaan warga terhadap kondisi sungai yang selama berminggu-minggu diduga mengalami pencemaran. Air sungai dilaporkan berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Bahkan, dampak yang dikeluhkan warga tidak hanya terjadi pada aliran sungai. Sejumlah sumur milik masyarakat juga disebut terdampak, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Sungai, Selamatkan Masa Depan!!!” sebagai simbol keprihatinan atas kondisi lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Situasi aksi semakin memanas ketika massa memasang palang dari bambu dan membakar ban di lokasi demonstrasi. Akibatnya, jalur Pandaan–Bangil sempat mengalami hambatan arus lalu lintas.
Melalui orasi yang disampaikan, warga secara tegas mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Masyarakat meminta pemerintah segera turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta mengungkap sumber dugaan pencemaran sungai.
Warga menilai persoalan pencemaran lingkungan bukan perkara sepele yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketika air sungai berubah warna, bau menyengat terus muncul, bahkan sumur warga ikut dikeluhkan terdampak, maka keselamatan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Pertanyaannya, sejauh mana DLH Kabupaten Pasuruan telah melakukan pengawasan dan penanganan terhadap dugaan pencemaran tersebut?
Jangan sampai masyarakat harus berulang kali turun ke jalan hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Persoalan lingkungan membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan atau janji penanganan.
Warga kini menunggu langkah nyata DLH Kabupaten Pasuruan. Mulai dari pengambilan sampel air sungai dan sumur warga, uji laboratorium, penelusuran sumber pencemaran, hingga penindakan apabila ditemukan pihak yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup.
Sebab, sungai bukan sekadar aliran air. Sungai merupakan sumber kehidupan yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan masyarakat.
Jika pencemaran terus dibiarkan tanpa kepastian penanganan, siapa yang harus bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan warga?
Masyarakat tidak membutuhkan janji panjang. Mereka membutuhkan sungai yang kembali bersih dan jaminan bahwa lingkungan tempat mereka hidup tidak terus-menerus terancam.
