Warga Desa Nglawak Kecewa, Pengawasan Dinas PUPR Dinilai Lemah
Nganjuk – Tak optimalnya realisasi program pembangunan memantik kekecewaan masyarakat Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai lemah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunannya.
Kekecewaan itu disampaikan oleh warga setempat. Dia beranggapan, Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk lemah dalam pengawasan dilapangan. Sehingga, berdampak fatal terhadap realisasi program-program pembangunan yang sedang berlangsung di masyarakat.
“Kami merasa sangat kecewa dan dirugikan dengan lemahnya kinerja pengawasan Dinas PUPR. Banyak program pembangunan yang tak maksimal hasilnya dilapangan sehingga merugikan masyarakat,” ujarnya, Rabu (25/2)
Misalnya, dia mencontohkan realisasi proyek pembangunan drainase jalan lingkungan Desa Nglawak. Menurut dia, pembangunan tersebut sangat memprihatinkan dengan proses pekerjaan yang dinilai tak tepat.
“Silahkan Dinas PUPR turun ke lapangan dan melihat langsung pekerjaan proyek drainase di Desa Nglawak. Pembangunannya sangat mengecewakan kami selaku masyarakat,” sesalnya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi dalam program pembangunan di masyarakat. Sejauh ini, dia mengungkapkan tidak ada komunikasi yang baik antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan pemerintah desa setempat.
“Kondisi ini diperburuk dengan sikap kontraktor pelaksana yang tidak menjalin komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Harusnya kan ada komunikasi dan koordinasi agar program pembangunan berjalan lancar,” terangnya
Tokoh masyarakat setempat juga mengatakan kalau pembangunan diduga asal jadi.
“Drainase U Ditch tidak rata serta tutupnya banyak yang sudah pecah, jalan yang semula bagus kini jadi rusak karena adanya penggalian drainase tersebut, harapan kami jalan tersebut harus di perbaiki seperti semula”. Ucapnya
Sementara itu Ony Supriyono selaku Plt Dinas PUPR Nganjuk sampai berita ini di naikan belum memberi jawaban resmi.
Untuk itu kami berharap pada aparat penegak hukum (APH) untuk segera memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat.
(Pras/tim)