Koordinator MPB Soroti Dugaan Zina Perangkat Desa Siraman: “Pejabat Publik Seharusnya Jadi Teladan, Bukan Perusak Moral”

Blitar — 29/11/2025. Dugaan kasus perzinaan yang melibatkan oknum perangkat Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar berinisial ASW memicu kemarahan warga dan sorotan publik. ASW dituding menghamili VD, istri tetangganya yang bekerja di luar negeri, sehingga korban terpaksa dipulangkan lebih awal ke Indonesia.

Koordinator Masyarakat Peduli Blitar (MPB), Haryono, S.H., M.H., menilai kasus tersebut sebagai bukti semakin menguatnya krisis moral di kalangan pejabat publik tingkat desa hingga legislatif di Blitar.

> “Pejabat publik, termasuk perangkat desa, itu seharusnya menjadi teladan moral. Namun belakangan ini Blitar justru dikotori oleh perilaku menyimpang dari oknum pejabatnya sendiri. Dugaan zina yang dilakukan ASW ini sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Haryono.

Menurut Haryono, tindakan amoral seperti yang dituduhkan kepada ASW merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketika seorang perangkat desa terlibat pelanggaran berat, wibawa pemerintah di tingkat akar rumput ikut tercoreng.

> “Warga sudah cukup sabar, tetapi mereka terluka dan malu. Apalagi dugaan perbuatan ASW ini berdampak langsung: korban sampai dipulangkan dari luar negeri dalam kondisi hamil. Ini bukan masalah kecil—ini pukulan moral bagi warga Siraman,” lanjutnya.

MPB mendesak pemerintah desa dan kecamatan tidak hanya berhenti pada proses klarifikasi. Ketika bukti sudah cukup kuat, pemecatan tetap harus dipertimbangkan demi menjaga integritas pemerintahan desa.

> “Jangan hanya berhenti di rapat klarifikasi. Ada harga diri warga yang dipertaruhkan. Pemerintah harus berani bertindak tegas memberikan sanksi keras agar ada efek jera,” tambahnya.

Haryono juga mendukung desakan warga yang meminta ASW dikenai sanksi sosial selain sanksi administratif, mengingat perbuatannya dianggap mencoreng nama baik desa.

Saat ini kasus tersebut masih menunggu proses klarifikasi resmi di tingkat kecamatan. MPB dan warga berharap pemerintah mengambil keputusan tegas agar kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. (Gan)