Diduga Ada Kejanggalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Aktivis Lokal Kirimkan Surat Klarifikasi

PASURUAN – Sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan aktivis masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan terkait pelaksanaan empat paket pekerjaan pemeliharaan gedung di lingkungan instansi tersebut.
Surat bernomor 76/KLAR/GERAH/PAS/XI/2026 tertanggal 19 November 2026 itu memuat hasil penelusuran data pengadaan oleh LSM GERAH. Ketua LSM GERAH, Musa, menyoroti empat paket pekerjaan konstruksi yang seluruhnya berlokasi dalam satu kawasan kantor UPT di Jalan Gatot Subroto No. 1, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
Persoalan utama yang dipertanyakan adalah pemisahan empat paket pekerjaan dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp445.780.800,00, yang seluruhnya dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung. GERAH meminta penjelasan mengenai dasar teknis dan pertimbangan pemaketan karena akumulasi nilainya telah melampaui batas nilai Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi.
GERAH juga menyoroti rendahnya penurunan harga dalam proses negosiasi. Dari total nilai kontrak gabungan sebesar Rp440.477.959,35, penawaran awal masing-masing penyedia tercatat mencapai 99,48% hingga 99,74% dari HPS. Sementara pemangkasan harga saat negosiasi hanya berkisar 0,48% hingga 1,30% dari nilai penawaran awal.
Atas kondisi tersebut, GERAH meminta bukti proses tawar-menawar, rincian komponen harga satuan yang dinegosiasikan, serta dasar pertimbangan Pejabat Pengadaan dalam menetapkan harga akhir setiap paket.
Sorotan berikutnya menyangkut penunjukan empat penyedia yang seluruhnya berkedudukan di luar Kota Pasuruan, yakni CV Banusuryakonstruksi dari Kabupaten Jember, CV Sekar Mas Abadi dari Surabaya, CV Pilar Jaya dari Kabupaten Mojokerto, dan CV Mitra Abadi dari Surabaya.
Menurut GERAH, pekerjaan tersebut merupakan pemeliharaan gedung dengan karakteristik konstruksi umum dan relatif sederhana. Karena itu, pemilihan penyedia luar daerah dipertanyakan, terutama terkait pembandingan kemampuan teknis, ketersediaan tenaga kerja dan peralatan, serta efisiensi biaya dibandingkan pelaku usaha jasa konstruksi lokal.
GERAH juga meminta penjelasan mengenai biaya mobilisasi dan akomodasi lintas daerah, bukti pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing penyedia, serta kemungkinan adanya benturan kepentingan atau pengondisian sebelumnya antara pejabat pengadaan dan pihak penyedia.
Musa menegaskan, penyampaian surat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Surat itu tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyatakan PPK maupun Pejabat Pengadaan telah terbukti melakukan pelanggaran.
Melalui surat tersebut, GERAH memberikan tenggang waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima untuk menyampaikan jawaban tertulis beserta dokumen pendukung. Klarifikasi yang diminta harus memuat dasar keputusan, waktu pelaksanaan, dokumen pembanding, dan pertimbangan objektif pada setiap tahapan pengadaan, bukan sekadar pernyataan bahwa prosedur telah dilaksanakan.
Apabila jawaban tidak disampaikan atau tidak disertai bukti yang memadai, GERAH menyatakan akan meneruskan hasil telaah dan laporan pengaduan masyarakat kepada lembaga berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk ditelaah lebih lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui langkah tersebut, GERAH meminta pihak UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan memberikan penjelasan terbuka atas persoalan yang dipertanyakan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
(Red,Tim)
