Di Balik Klaim Anggaran Tertekan, Ada Rp303 Miliar yang Belum Dirinci
OPINI PUBLIK • SERI 3 — TRANSPARANSI ANGGARAN
Pasuruan, 27 Juni 2026
Anggaran Disebut Tertekan oleh Beban PPPK, Tapi Rp303 Miliar Belum Dijelaskan Peruntukannya
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sisa uang APBD dari tahun sebelumnya yang belum digunakan dan wajib dijelaskan penggunaannya kepada publik.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyebut anggaran pembangunan daerah tersedot beban gaji PPPK, dan berharap pemerintah pusat mengambil alih beban itu lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Pernyataan ini disampaikan dalam waktu yang sama dengan satu temuan lain yang justru menimbulkan pertanyaan besar soal akuntabilitas anggaran daerah.
TEMUAN: SILPA Rp303 MILIAR TANPA RINCIAN
• Fraksi PKB dan Golkar DPRD menagih penjelasan Pemkab soal Silpa TA 2025: tercatat Rp303.367.940.984,90, dengan komponen efisiensi dan sisa belanja sebesar Rp323.077.605.255,37.
• Dokumen LPJ APBD yang ditandatangani Bupati sendiri hanya menyebutkan Silpa telah dimasukkan sebagai komponen pembiayaan APBD 2026 — tanpa rincian program, kegiatan, atau OPD mana yang akan menyerapnya.
• Catatan teknis penting: Silpa ini bukan kas bebas yang bisa dialokasikan ulang sesuka hati — secara APBD sudah terikat untuk berbagai pos belanja tahun berjalan. Yang dipersoalkan bukan penggunaannya, tapi ketiadaan rincian terbuka soal peruntukannya.
PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB
• Bagaimana mungkin Pemkab menyatakan anggaran tertekan, sementara ratusan miliar dari tahun sebelumnya belum dijelaskan secara rinci akan dipakai untuk apa?
• Jika publik dan DPRD tidak diberi rincian per OPD dan per program, bagaimana mereka bisa menilai apakah anggaran benar-benar tertekan seketat yang digambarkan?
• Ini menjadi lebih relevan ketika proyek non-mendesak seperti Stadion Pogar Rp25 miliar tetap berjalan di tahun anggaran yang sama.
FORMAT Pasuruan mendorong Pemkab membuka secara rinci ke mana saja Silpa Rp303 miliar ini dialokasikan dalam APBD 2026. Tanpa keterbukaan ini, setiap keluhan “anggaran tersedot” akan terus menyisakan satu pertanyaan: tersedot oleh kebutuhan yang sah, atau oleh perencanaan yang belum cukup transparan untuk diuji publik?
Ismail Makky, SE, SH, MM — Ketua
FORMAT Pasuruan — Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (Red)