Dugaan Pesta Miras Dibalai Desa Sekarputih Viral.TRINUSA Dan AMCD Desak Tiga Perangkat Dicopot

PASURUAN || CAKRANUSANTARA.ONLINE — Dugaan pesta minuman keras (miras) di lingkungan Balai Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, kini menjadi sorotan serius. Video yang diduga memperlihatkan sejumlah perangkat desa mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor pemerintahan desa, bahkan disebut mengenakan seragam dinas, memicu kemarahan dan pertanyaan publik terhadap integritas aparatur desa.
Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika. Jika terbukti dilakukan saat jam pelayanan, tindakan tersebut berpotensi menjadi persoalan serius terkait disiplin aparatur, penyalahgunaan lingkungan kantor pemerintahan, serta tanggung jawab pelayanan publik.
Kasus tersebut akhirnya dibawa ke forum audiensi bersama Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., beserta jajaran Muspika, Jumat (20/11/2026).
Audiensi digelar untuk mengklarifikasi aduan masyarakat sekaligus meminta kejelasan mengenai langkah penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang menyeret nama sejumlah perangkat Desa Sekarputih.
Dalam forum tersebut, Camat Gondangwetan menyampaikan permohonan maaf karena pihak Inspektorat belum dapat hadir. Meski demikian, menurut keterangan yang disampaikan dalam audiensi, Inspektorat telah menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Namun, audiensi belum menghasilkan keputusan final. Ketidakhadiran Kepala Desa Sekarputih menjadi salah satu kendala, padahal kepala desa memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan perangkat desa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan yang mencoreng citra pemerintahan desa tersebut benar-benar akan ditindaklanjuti, atau hanya berakhir sebagai formalitas audiensi tanpa tindakan nyata?
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang disertai bukti video. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi dengan mencantumkan nama-nama perangkat desa yang diduga terlibat.
Dalam audiensi, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan turut hadir. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, ketiganya mengakui bahwa sosok dalam video dugaan konsumsi miras tersebut adalah diri mereka.

Menurut informasi yang diterima pihak LSM, dugaan peristiwa tersebut berlangsung dalam dua kesempatan, yakni pada 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 WIB dan 29 September 2026 sekitar pukul 12.14 WIB.
Erik menilai, apabila dugaan tersebut terbukti dilakukan di lingkungan kantor desa, terlebih pada jam pelayanan dan dengan mengenakan seragam dinas, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele.
“Kami ingin ada klarifikasi langsung dalam forum audiensi ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar pengaduan masyarakat terkait dugaan miras ini jelas peristiwanya,” ujar Erik.
LSM DESAK TINDAKAN TEGAS, JANGAN HANYA BERHENTI PADA TEGURAN
Erik menegaskan, penanganan persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada teguran lisan atau sekadar pembinaan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin serius.
Pihaknya mendesak Pemerintah Desa Sekarputih dan instansi berwenang memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, termasuk mengevaluasi jabatan hingga pemberhentian apabila memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia juga menyoroti Undang-Undang Desa, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022, serta ketentuan lain yang mengatur kedisiplinan dan sanksi terhadap perangkat desa.
Menurutnya, aturan tidak boleh hanya menjadi pajangan administrasi. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, pemerintah harus berani melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan fakta.
AMCD SOROTI TEGURAN LISAN, ADMINISTRASI SANKSI DIPERTANYAKAN
Kritik lebih keras disampaikan Ketua LSM AMCD, Hanan. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat yang diduga terlibat.
Hanan menyayangkan apabila penanganan sebelumnya hanya sebatas teguran lisan tanpa dokumentasi administrasi yang jelas.
“Saya menyayangkan desa hanya menegur secara lisan, tidak membuat surat secara tertulis. Mohon Ibu Sekdes memberikan SP1 dan SP2 biar ada bukti administrasi,” tegas Hanan.
Menurutnya, pembinaan dan penegakan disiplin harus memiliki dasar administrasi yang jelas. Apabila sebelumnya sudah pernah diberikan teguran, pemerintah desa semestinya mempunyai dokumentasi resmi sebagai bahan evaluasi dan dasar penjatuhan sanksi sesuai aturan.
Jangan sampai dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian masyarakat justru diselesaikan secara informal tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
Tidak hanya perangkat desa, kepemimpinan Kepala Desa Sekarputih juga ikut menjadi sorotan.
Hanan mengungkapkan adanya dugaan bahwa kepala desa tidak aktif menjalankan tugas selama lebih dari satu tahun. Pernyataan tersebut menjadi persoalan tambahan yang perlu diperiksa oleh pemerintah daerah.
Jika dugaan itu benar, tentu bukan persoalan ringan. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembinaan perangkat, pengawasan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Apakah benar kepala desa tidak menjalankan tugas secara aktif? Jika benar, bagaimana pengawasan dari pihak kecamatan selama ini?
Pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui pemeriksaan objektif, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.
INSPEKTORAT DAN DPMD JANGAN SEKADAR MENUNGGU LAPORAN
LSM AMCD mendesak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan harus mencakup kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, waktu kejadian, penggunaan lingkungan kantor desa, serta langkah pembinaan yang sebelumnya telah dilakukan.
Hanan juga mendorong keterlibatan aparat kepolisian apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana.
Ia turut menyampaikan dugaan mengenai kemungkinan adanya minuman oplosan dalam video tersebut. Namun, dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas,” kata Hanan.
CAMAT, INSPEKTORAT, DAN BUPATI DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN
Kasus dugaan konsumsi miras di Balai Desa Sekarputih kini menjadi ujian bagi ketegasan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Camat Gondangwetan tidak cukup hanya memfasilitasi audiensi. Inspektorat juga tidak boleh berhenti pada pernyataan akan menindaklanjuti laporan. DPMD harus memastikan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa benar-benar berjalan.
Begitu pula Bupati Pasuruan, sebagai kepala daerah, diharapkan memastikan setiap dugaan pelanggaran aparatur pemerintahan ditangani secara transparan dan profesional.
Balai desa merupakan fasilitas pelayanan publik yang dibiayai dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan tempat untuk aktivitas yang bertentangan dengan etika dan tanggung jawab aparatur.
Apabila dugaan tersebut terbukti, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlindungan, pembiaran, ataupun perlakuan istimewa hanya karena pihak yang diperiksa merupakan bagian dari pemerintahan desa.
Masyarakat tidak membutuhkan janji penanganan, tetapi bukti tindakan nyata.
Kini publik menunggu keberanian Camat Gondangwetan, Inspektorat, DPMD, dan Bupati Pasuruan untuk membuka persoalan ini secara terang. Jangan sampai dugaan pelanggaran yang telah menjadi perhatian masyarakat justru menguap tanpa kepastian hukum dan administrasi.
Jika aparatur yang seharusnya memberikan pelayanan justru diduga melanggar disiplin di kantor pemerintahan, siapa yang akan bertanggung jawab menjaga wibawa pemerintahan desa?
