Dana BOS Ratusan Juta di SMAN 2 Kota Madiun Disorot Wali Murid: Banyak Pos Penting Nol Rupiah, Transparansi Dipertanyakan

Dana BOS Ratusan Juta di SMAN 2 Kota Madiun Disorot Wali Murid: Banyak Pos Penting Nol Rupiah, Transparansi Dipertanyakan

Madiun // Cakra Nusantara —

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 2 Kota Madiun mulai menuai sorotan tajam dari sejumlah wali murid. Dugaan ketidakefektifan penggunaan anggaran pendidikan tersebut mencuat setelah beredarnya data rincian Dana BOS Tahun Anggaran 2025 yang memunculkan sejumlah tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang beredar, SMAN 2 Kota Madiun tercatat menerima Dana BOS sebesar Rp 629.475.000 untuk jumlah siswa sebanyak 986 orang. Namun hingga saat ini, status penyaluran dana tersebut masih tercatat dalam proses, sementara sebagian penggunaan anggaran sudah tercantum dalam laporan kegiatan.

Sorotan muncul ketika wali murid mencermati rincian penggunaan anggaran yang dinilai janggal. Beberapa pos kegiatan yang justru menjadi inti dari aktivitas pendidikan di sekolah tercatat Rp 0 atau tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali.

Pos kegiatan yang tercatat tanpa anggaran tersebut di antaranya,Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, Asesmen atau evaluasi pembelajaran,Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Padahal, keempat komponen tersebut merupakan bagian krusial dalam proses pendidikan yang seharusnya mendapat dukungan anggaran memadai dari Dana BOS.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dari para wali murid terkait perencanaan anggaran, prioritas penggunaan dana, serta tingkat transparansi pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Kota Madiun.

“Ini yang membuat kami heran. Bagaimana mungkin kegiatan inti seperti pembelajaran, ekstrakurikuler, hingga evaluasi pendidikan tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali. Sementara dana BOS yang diterima jumlahnya tidak sedikit,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sementara itu, dalam data penggunaan anggaran yang beredar, beberapa pos kegiatan justru tercatat menyerap dana dalam jumlah cukup besar. Rinciannya adalah Pengembangan perpustakaan: Rp 30.000.000, Administrasi kegiatan sekolah: Rp 63.063.000, Langganan daya dan jasa: Rp 237.627.900, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp 32.960.000, Penyediaan alat multimedia pembelajaran: Rp 84.705.000, Pembayaran honor: Rp 98.300.000, Dari total dana yang diterima, penggunaan anggaran yang tercatat mencapai Rp 546.655.900.

Besarnya alokasi pada beberapa pos tertentu, sementara kegiatan inti pendidikan tercatat tanpa anggaran, memunculkan dugaan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan maupun pelaporan penggunaan Dana BOS.

Sejumlah wali murid menilai bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan langsung untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

“Dana BOS itu uang negara, uang rakyat. Seharusnya penggunaannya benar-benar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” ujar salah satu wali murid lainnya.

Para wali murid juga berharap pihak sekolah tidak menutup diri dan segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar polemik yang berkembang di masyarakat tidak semakin melebar.

Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat SMA.

Masyarakat berharap dinas terkait dapat turun langsung melakukan evaluasi dan pengawasan, guna memastikan bahwa penggunaan Dana BOS benar-benar sesuai dengan ketentuan, transparan, serta tidak menyimpang dari tujuan utamanya.

Pengawasan yang ketat dinilai penting agar dana pendidikan yang berasal dari uang negara tidak berubah menjadi sekadar angka dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan dunia pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 2 Kota Madiun belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang muncul dari wali murid mengenai rincian penggunaan Dana BOS tersebut.

Publik pun menunggu klarifikasi dari pihak sekolah guna memberikan penjelasan yang utuh dan transparan. Di sisi lain, seluruh pihak tetap diharapkan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sambil menunggu proses klarifikasi serta evaluasi dari instansi terkait.

Namun satu hal yang menjadi catatan penting: ketika dana pendidikan bernilai ratusan juta rupiah dipertanyakan oleh masyarakat, transparansi bukan lagi pilihan—melainkan sebuah kewajiban.

Tim Redaksi (G)