SURABAYA RP13 JUTA, PASURUAN RP 18,75 JUTA — SELISIH RP 5,75 JUTA UNTUK APA?
OPINI PUBLIK — SERI 2
SURABAYA RP13 JUTA, PASURUAN RP 18,75 JUTA — SELISIH RP 5,75 JUTA UNTUK APA?
Di Seri 1, FORMAT membuka angka SSH kendaraan listrik Pemkab Pasuruan: Rp14,75 juta untuk 5-seater, Rp18,75 juta untuk 7-seater per bulan. Kami bertanya siapa yang menyusun angka itu, dan berdasarkan apa.
Seri ini menjawab satu hal: angka itu bisa dibandingkan dengan praktik pemerintah daerah lain.
PEMKOT SURABAYA MEMBAYAR RP 13 JUTA UNTUK MOBIL LISTRIK 7-SEATER
Akhir 2024, Pemerintah Kota Surabaya menyewa kendaraan listrik BYD M6 — mobil listrik dengan kapasitas 7 penumpang — sebagai kendaraan dinas operasional kepala perangkat daerah.
Harga sewa yang dibayar Pemkot Surabaya: Rp13 juta per unit per bulan, dengan kontrak berjalan setahun.
Bukan Rp18 juta. Bukan Rp19 juta. Tapi hanya Rp13 juta.
Pemkot Surabaya bahkan merencanakan pengadaan sampai 42 unit. Ketika penyedia pertama sempat tidak mampu memenuhi kebutuhan tepat waktu, Pemkot menyatakan akan mencari penyedia lain — dengan jenis kendaraan dan harga sewa yang sama, bukan harga yang lebih mahal. Sebelum kendaraan ini dipakai, Pemkot Surabaya juga sudah menyiapkan lebih dulu infrastruktur pendukungnya, termasuk titik-titik pengisian daya.
SEKARANG BANDINGKAN DENGAN PASURUAN
SSH Pemkab Pasuruan untuk kelas 7-seater: Rp18.750.000 per unit per bulan.
Selisihnya dengan tarif sewa yang diberitakan digunakan Pemkot Surabaya: Rp5.750.000 per unit per bulan, atau sekitar 44,2 % lebih tinggi.
Ini pembanding antar-pemerintah daerah, untuk kelas kendaraan yang sama-sama listrik dan sama-sama 7 penumpang — bukan perbandingan mobil listrik dengan mobil bensin.
SATU HAL YANG PERLU DIGARISBAWAHI
selisih 44,2 persen ini bukan berarti Pasuruan membayar lebih mahal untuk mobil yang persis sama dengan yang dipakai Surabaya.
Yang bisa dipastikan hanyalah ini: ada dua angka SSH kendaraan listrik 7-seater dari dua pemerintah daerah bertetangga, dan selisihnya 44,2 persen. Kalau kendaraan yang dipakai Pasuruan memang sekelas atau setara dengan BYD M6, maka selisih itu harus dijelaskan. Kalau spesifikasinya berbeda, penjelasan itu jugalah yang perlu dibuka ke publik.
Kalau kendaraannya setara, kenapa Pasuruan harus membayar 44,2 % lebih mahal dari Surabaya?
Selisih itu bukan angka kecil kalau dikalikan jumlah unit yang akan disewa se-Kabupaten Pasuruan. Dan itu bukan uang pejabat — itu uang APBD, uang rakyat Pasuruan.
Pasuruan-15 Agustus 2026
Ismail Makky, SE. SH., MM.
Redaksi Opini Publik
FORMAT Pasuruan (Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan)