UTANG Rp363 MILIAR UNTUK PROYEK FISIK: APAKAH MEMANG TIDAK ADA PILIHAN LAIN
FORUM REMBUK MASYARAKAT PASURUAN (FORMAT)
Seri Opini Publik: Utang Rp363 Miliar Kabupaten Pasuruan
SERI 7
Nilainya besar, paket pekerjaannya banyak, dan melibatkan anggaran ratusan miliar rupiah. Semakin besar uang publik yang dipertaruhkan, semakin besar pula tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.
Ada satu pola yang konsisten di ketiga proyek yang dibiayai Pinjaman Daerah Rp363 miliar: RSUD Purwodadi, Pasar Cheng Hoo Pandaan, dan Pemandian Banyubiru — ketiganya adalah proyek fisik/konstruksi. Tidak satu pun dari Rp363 miliar itu dialokasikan untuk program peningkatan kapasitas layanan, subsidi operasional, atau skema pembiayaan bertahap yang risikonya lebih terukur.
Proyek Fisik: Mudah Terlihat, Sulit Diawasi Detailnya
Proyek fisik memang punya daya tarik yang mudah dipahami: gedung baru bisa diresmikan, pasar baru bisa difoto, kolam pemandian baru bisa dikunjungi. Dibanding program-program yang sifatnya intangible — pelatihan, subsidi operasional, atau peningkatan kapasitas puskesmas seperti dibahas pada Seri 3 — proyek fisik jauh lebih mudah ditunjukkan sebagai capaian pembangunan. Namun kemudahan ini punya sisi lain: proyek fisik/konstruksi juga dikenal luas sebagai kategori belanja yang paling banyak melibatkan paket pengadaan,
tahapan lelang, dan potensi diskresi dalam penentuan spesifikasi maupun pemenang tender — sebagaimana yang justru pernah gagal dua kali pada kasus Pasar Cheng Hoo.
Semakin banyak paket pekerjaan dan semakin besar nilai proyek fisik, semakin besar pula ruang yang perlu diawasi — bukan karena pasti bermasalah, tetapi karena besarnya risiko menuntut besarnya pengawasan.
FORMAT tidak menuduh bahwa pemilihan tiga proyek fisik ini didorong motif tertentu. Yang kami tegaskan adalah pertanyaan yang wajar diajukan publik: mengapa dari sekian banyak kebutuhan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, tiga proyek fisik inilah yang dipilih untuk dibiayai lewat utang berjangka panjang, dan bukan opsi pembiayaan program atau skema bertahap yang risiko fiskalnya lebih rendah?
Semakin Besar Uang, Semakin Besar Tuntutan Pengawasan
Dengan nilai total Rp363 miliar dan potensi puluhan hingga ratusan paket pekerjaan konstruksi di baliknya, ketiga proyek ini semestinya menjadi prioritas pengawasan publik dan DPRD sejak tahap perencanaan — bukan setelah proyek berjalan atau setelah masalah muncul, sebagaimana yang terjadi pada Pasar Cheng Hoo. Semakin besar uang publik yang dipertaruhkan,
semakin besar pula hak publik untuk mengetahui dan mengawasi ke mana dan bagaimana uang itu dibelanjakan.
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) — Opini publik ini disusun berdasarkan dokumen dan pemberitaan yang tersedia hingga 22 Juli 2026 dan tetap terbuka terhadap konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
PASURUAN– 29 Juli 2026
Oleh ; FORMAT PASURUAN – Ismail Makky, SE. SH., MM. (Ketua)