Dana Desa Diduga Digondol! Warga Boro Bangkit, Perangkat Desa Dituding Jadi Perampok Berseragam

Sidoarjo || Cakranusantara.online –

16 September 2025 – Amarah rakyat Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, meledak di jalanan. Hari ini, desa yang biasanya adem ayem itu berubah jadi lautan manusia. Warga berbondong-bondong turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diduga kuat diselewengkan. Dana yang seharusnya untuk membangun desa, justru raib misterius bak ditelan bumi.

Ratusan warga dengan wajah penuh murka membawa spanduk bernada keras: “Kembalikan Uang Kami!”, “Stop Rampok Dana Desa!”, “Perangkat Desa Bukan Raja, Tapi Pelayan Rakyat!”. Terik matahari tak menyurutkan langkah mereka. Dentuman toa, pekikan orasi, dan sorak-sorai massa membuat suasana Desa Boro berubah menjadi panas, tegang, bahkan mencekam.

Warga merasa dikhianati oleh perangkat desa yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom. Alih-alih membangun jalan, memperbaiki irigasi, menyediakan bantuan untuk warga miskin, dan memajukan desa, dana desa justru diduga “dibagi-bagi” untuk kepentingan segelintir orang.

“Kami sudah lama diam, tapi kesabaran ada batasnya! Uang desa itu bukan milik pribadi kepala desa dan perangkatnya, itu hak rakyat! Jangan jadikan jabatan untuk menggarong dana rakyat kecil,” teriak seorang orator dengan nada bergetar.

Seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi menuturkan dengan mata berkaca-kaca: “Saya hanya ingin uang desa digunakan untuk rakyat, bukan untuk pesta pora pejabat desa. Anak-anak kami butuh sekolah yang layak, jalan desa kami rusak parah, tapi uang habis entah ke mana.”

Jeritan rakyat ini menjadi bukti bahwa dana desa bukan hanya angka di atas kertas, tetapi soal perut, pendidikan, dan masa depan masyarakat.

Polsek Tanggulangin dan Polres Sidoarjo menurunkan puluhan aparat bersenjata lengkap untuk mengawal jalannya aksi. Polisi membentuk barisan, memantau setiap sudut kerumunan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Meski aksi berlangsung damai, aroma ketegangan kian terasa.

Warga dengan lantang menuding bahwa pihak desa telah bermain kotor. Transparansi yang dijanjikan selama ini hanya omong kosong. Laporan penggunaan dana tidak pernah dibuka ke publik, papan informasi APBDes jarang terpampang jelas, dan warga tak pernah dilibatkan dalam musyawarah penggunaan anggaran.

“Kami bukan budak yang bisa dibohongi seenaknya. Kalau mereka tidak mau jujur, maka rakyatlah yang akan membongkar semua boroknya,” seru salah satu tokoh pemuda, disambut tepuk tangan dan sorakan warga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perangkat Desa Boro memilih bungkam. Kepala Desa enggan memberikan komentar, sementara beberapa perangkat terlihat menghindari wartawan. Diamnya mereka justru mempertebal dugaan adanya praktik busuk di balik pengelolaan APBDes.

Bagi warga, sikap bungkam ini bukan tanda bijak, melainkan tanda bersalah. Mereka menilai perangkat desa sudah terlalu lama memperlakukan dana desa sebagai ATM pribadi.

“Kalau mereka bersih, kenapa takut buka data? Kalau mereka jujur, kenapa sembunyi dari rakyat? Diamnya mereka itu bukti nyata kalau ada bangkai besar yang sengaja ditutup-tutupi,” ucap salah seorang aktivis desa dengan suara lantang.

Tuntutan Mengguncang: Audit Independen & Pengembalian Dana, dalam aksi tersebut, warga mendesak dua hal utama:

1. Pengembalian dana desa yang diduga diselewengkan.

2. Audit independen dan transparansi penuh atas pengelolaan APBDes.

Mereka menuntut agar pihak kecamatan, inspektorat kabupaten, hingga aparat penegak hukum turun tangan membongkar dugaan skandal ini. Warga juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar, dengan melibatkan desa-desa tetangga, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

“Kalau hari ini tidak ada jawaban, besok kami akan datangkan massa yang lebih banyak. Kami tidak takut! Dana desa adalah hak rakyat, dan kami akan merebutnya kembali dari tangan-tangan rakus!” pekik salah satu koordinator aksi.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa bukan hal baru di negeri ini. Tapi ketika rakyat berani bersuara lantang, aparat penegak hukum tak boleh lagi menutup mata. Skandal APBDes di Desa Boro bisa menjadi momentum: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau hanya tajam ke bawah?

Jika aparat hanya jadi penonton, rakyat tak segan mengambil langkah sendiri. Desa Boro sudah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil melawan kerakusan elite desa.

Kini bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Apakah mereka berani membongkar skandal kotor ini hingga ke akar-akarnya, atau justru ikut hanyut dalam kubangan busuk korupsi desa?

Yang jelas, satu hal sudah pasti: rakyat Desa Boro tidak akan berhenti berteriak sampai uang mereka kembali.