SEPAK BOLA MILIK RAKYAT TAK BOLEH DIKELOLA DALAM GELAP: PEMKAB SAATNYA MEMBUKA SEMUA ATURAN

OPINI FORMAT PASURUAN — SERI 5

Antara Persekabpas (dijanjikan milik rakyat) dan Pasuruan United (milik swasta)
PADA AKHIRNYA, PUBLIK BERHAK TAHU
Bayangkan suatu hari nanti.
Bupati berganti.
Direktur klub berganti.
Persekabpas berhasil menjadi BUMD.
Pasuruan United tetap menjadi klub swasta.
Stadion Pogar semakin megah karena tanpa korupsi sepeserpun dalam pembangunannya.
Liga terus bergulir

.
Tetapi satu pertanyaan tetap sama.
Siapa yang menjamin semua proses itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat?
FORMAT Pasuruan tidak pernah mempersoalkan siapa yang menjadi juara.
FORMAT juga tidak pernah mempersoalkan siapa yang berhak mengelola klub.

Yang dipersoalkan sejak awal hanyalah satu.
Apakah tata kelola sepak bola Kabupaten Pasuruan sudah dibangun di atas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama bagi semua dan jaminan tidak ada korupsi di dalamnya?

Publik tidak berhak mengatur siapa yang menjadi Direktur klub.
Publik tidak berhak menentukan siapa yang menjadi pelatih.

Publik bahkan tidak berhak menentukan siapa yang menjadi juara.

Tetapi publik mempunyai hak untuk mengetahui ketika pemerintah menggunakan kewenangannya.

Publik berhak mengetahui ketika aset pemerintah dipakai.

Publik berhak mengetahui ketika simbol resmi pemerintah diberikan.

Publik berhak mengetahui ketika sebuah klub diproyeksikan menjadi milik rakyat.

Karena semuanya berkaitan dengan kepentingan publik.

Yang dibutuhkan hari ini bukan lagi perdebatan.

Yang dibutuhkan adalah keterbukaan.
FORMAT Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kepada masyarakat:

1. Peta jalan resmi transisi Persekabpas menuju BUMD.
2. Mekanisme penggunaan Stadion Pogar oleh seluruh klub.
3. Pedoman pemberian dukungan pemerintah kepada kegiatan olahraga.
4. Mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
5. Laporan berkala mengenai penggunaan aset olahraga milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Lima hal itu bukan untuk mencari kesalahan.
Lima hal itu justru untuk melindungi semua pihak.

Melindungi Persekabpas.
Melindungi Pasuruan United.
Melindungi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Dan yang paling penting, melindungi kepercayaan masyarakat.
Karena sepak bola selalu lebih besar daripada satu pertandingan.

Lebih besar daripada satu klub.
Lebih besar daripada satu direktur.
Lebih besar daripada satu bupati.
Yang akan tetap tinggal adalah sejarah.
Pertanyaannya sederhana.

Apakah sejarah itu akan mencatat bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil membangun tata kelola sepak bola yang transparan, adil dan tanpa korupsi di dalamnya?

Ataukah sejarah justru mencatat bahwa kesempatan besar itu dilewatkan karena aturan tidak pernah disiapkan?

Pada akhirnya…
Kepercayaan publik bukan lahir karena pemerintah meminta untuk dipercaya.
Kepercayaan publik lahir ketika pemerintah bersedia membuka diri untuk diawasi.

Pasuruan 16 Juli 2026
FORMAT PASURUAN – Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan
Ismail Makky, SE. SH. MM – Ketua