Pungli Sekolah Menggila, Kacabdin Bungkam — Publik Desak Evaluasi Total

Mojokerto – //Cakranusantara.online – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah wilayah Mojokerto kini memasuki babak panas. Laporan masyarakat bermunculan, pemberitaan media sudah berulang kali tayang, namun hingga kini belum terlihat tindakan tegas dari pejabat yang berwenang.

Situasi ini memicu pertanyaan besar: apakah pengawasan pendidikan di Mojokerto benar-benar berjalan?

Sorotan tajam mengarah kepada Pinky Hidayati, S.Psi., M.Psi., selaku Kepala Cabang Dinas wilayah Mojokerto. Pasalnya, meskipun informasi dugaan pungli telah disampaikan baik secara lisan maupun melalui pemberitaan resmi, publik menilai belum ada gebrakan nyata untuk menghentikan praktik tersebut.

Sejumlah wali murid mengaku terbebani dengan berbagai pungutan yang dinilai tidak transparan. Namun rasa takut membuat sebagian besar memilih diam.

“Sudah sering diberitakan, tapi tetap saja seperti tidak ada efeknya,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan Pembiaran?

Minimnya respons konkret memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Jika benar laporan sudah sampai ke tingkat cabang dinas, mengapa belum ada inspeksi terbuka? Mengapa belum ada sanksi administratif? Mengapa belum ada klarifikasi resmi yang menenangkan publik?

Pengamat kebijakan pendidikan menilai, dalam situasi seperti ini, pimpinan wilayah seharusnya tampil paling depan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta didik.

“Kalau tidak ada langkah tegas, wajar publik mempertanyakan komitmen pengawasan,” tegasnya.

Desakan Nonaktif Sementara Menguat
Di tengah polemik ini, muncul desakan dari berbagai kalangan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Opsi penonaktifan sementara untuk kepentingan pemeriksaan internal mulai disuarakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.

Publik menilai, dunia pendidikan tidak boleh ternodai praktik yang berpotensi merugikan siswa dan orang tua. Transparansi dan keberanian mengambil tindakan adalah kunci.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh untuk merespons dugaan pungli tersebut.

Jika dugaan ini benar dan dibiarkan berlarut-larut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pejabat, melainkan marwah pendidikan Mojokerto secara keseluruhan. (Bodeng)