Sidoarjo dan Jember Memanas, Heru MAKI Khofifah–Emil Teladan Keharmonisan
Sidoarjo– Dinamika politik di Jawa Timur kian bergejolak. Dua daerah strategis, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember, tengah diguncang perseteruan terbuka antara bupati dan wakil bupatinya masing-masing. Konflik tersebut dinilai bisa berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Di Sidoarjo, Wakil Bupati H. Mimik Idayana dengan lantang mengungkapkan kekecewaannya terhadap gaya kepemimpinan bupati. Ia menilai dirinya sering dipinggirkan dalam urusan strategis, mulai dari mutasi pejabat hingga penyusunan program prioritas.
“Saya bukan hanya simbol seremonial. Masyarakat memberi amanah agar wakil bupati punya peran nyata, bukan sekadar formalitas,” tegas Mimik.
Sementara itu di Jember, ketegangan muncul akibat perbedaan tajam mengenai pengelolaan anggaran pembangunan. Wakil Bupati Jember menuding ada ketidaktransparanan dalam alokasi dana daerah. Sebaliknya, Bupati Jember menyebut kritik tersebut berlebihan dan justru memperkeruh situasi birokrasi.
Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menilai konflik di dua kabupaten besar ini sebagai alarm bagi pemimpin daerah lain. Saat ditemui di kediamannya, Jumat (26/9/2025), Heru menegaskan pentingnya sinergi antar pemimpin daerah.
“Ini bukan sekadar gesekan pribadi. Kalau tidak segera diselesaikan, masyarakat yang akan jadi korban. Pemimpin daerah seharusnya bekerja sama membangun, bukan mempertontonkan perebutan pengaruh,” tegas Heru.
Meski demikian, Heru menegaskan tidak semua kepemimpinan di Jawa Timur terjebak dalam konflik. Ia mencontohkan pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak sebagai teladan keharmonisan.
> “Kedua pemimpin ini adalah simbol kekompakan dan saling melengkapi. Tidak gampang diintervensi atau dipecah belah oleh pihak yang memang tidak suka dengan harmonisasi kepemimpinan di Jawa Timur,” ujarnya.
Menurut Heru, keberlanjutan kepemimpinan Khofifah–Emil pada periode kedua menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap harmoni keduanya. Ia berharap, contoh tersebut bisa menginspirasi kepala daerah di tingkat kabupaten/kota agar lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.Tutupnya.