Pajak Air Tanah Pasuruan: Siapa Dalang di Balik Target Rp 200 Miliar?

Opini Publik
Dari Mana Awal Mula Carut-Marut Pajak Air Tanah Pasuruan Ini Bermula?

Awalnya publik mengira ini hanya soal pajak.
Ternyata tidak sesederhana itu.
Semakin dibuka lapis demi lapis, polemik Pajak Air Tanah (PAT) Kabupaten Pasuruan mulai menunjukkan pola yang lebih mengkhawatirkan: target ambisius, birokrasi yang diduga diarahkan, DPRD yang senyap, pengkritik yang mendadak jinak, dan dunia usaha yang diminta diam menerima semuanya.
Dan semuanya seolah bermuara pada satu angka:
Rp 200 miliar.

Santer beredar informasi bahwa sektor Pajak Air Tanah dipaksa menyetor tambahan PAD hingga Rp 200 miliar. Angka fantastis yang dinilai tidak lahir dari kajian ekonomi yang sehat, melainkan dari syahwat mengejar target setinggi-tingginya tanpa peduli dampaknya terhadap industri dan masyarakat.
Pertanyaannya: siapa sebenarnya yang memaksakan angka ini?

Pola yang Mulai Terlihat
Muncul adanya pola yang terstruktur dan sistematis menjadi motor pendorong target PAD Rp 200 miliar tersebut, mulai dari penunjukkan posisi yang strategis sebagai PLT Kepala Bapenda sampai pada mengesampingkan rekam jejak yang bursangkutan, menurut penelusuran FORMAT Pasuruan diduga yang bersangkutan memiliki rekam jejak kedekatan lama — bertahun-tahun — dengan orang dalam lingkaran kekuasaan.

Publik tentu berhak curiga. Karena ketika:
 target fantastis dipaksakan,
 kebijakan kontroversial dipercepat,
 jabatan strategis ditempatkan pada figur yang dinilai dekat dengan lingkaran tertentu,
 DPRD memilih diam,

 dan kritik publik mulai kehilangan gaungnya,
maka sangat wajar jika masyarakat mulai bertanya: apakah ini benar-benar kebijakan daerah, atau desain kekuasaan untuk kepentingan tertentu?

Rekam Jejak yang Tidak Bisa Diabaikan
Publik pun bertanya semakin keras: mengapa justru figur seperti itu yang dipilih untuk posisi sepenting ini? Di Kabupaten Pasuruan, masih banyak ASN dengan pangkat lebih tinggi, rekam jejak lebih bersih, dan kualitas yang tidak diragukan. Apakah benar tidak ada yang lebih layak? Atau justru figur yang dianggap lebih mudah diarahkan yang sengaja dipilih?

Dan di bawahnya, Kabid yang mengurusi perhitungan NPA — angka yang kini membuat pengusaha menjerit — patut dipertanyakan: apakah hitungan itu lahir dari analisis yang jujur? Atau sekadar mengejar angka demi menyenangkan atasan — prinsip Asal Bapak Senang (ABS) yang paling berbahaya ketika diterapkan pada kebijakan fiskal yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak?
Siapa Sebenarnya yang Sedang Dijaga?
Demokrasi daerah mulai sakit ketika pengusaha takut bicara, DPRD memilih aman, aktivis mulai jinak, dan birokrasi bekerja hanya untuk menyenangkan atasan.

Jika benar semua ini hanya demi mengejar angka PAD di atas kertas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya iklim investasi. Yang dipertaruhkan adalah masa depan ekonomi Kabupaten Pasuruan sendiri. Perusahaan yang tertekan tidak akan terus bertahan dengan idealisme. Mereka akan efisiensi, mengurangi tenaga kerja, bahkan relokasi. Dan ketika itu terjadi, korbannya bukan pejabat — korbannya adalah masyarakat Pasuruan sendiri.

FORMAT Pasuruan tidak menuduh siapa pun. Tetapi FORMAT Pasuruan menegaskan: publik berhak mempertanyakan setiap kebijakan yang dipaksakan tanpa transparansi, berpotensi menghancurkan iklim usaha, melibatkan lingkaran kekuasaan yang sama, dan dijalankan dalam suasana pengawasan yang melemah.
Kasihan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kasihan para pengusaha yang menjerit.
Karena sejarah menunjukkan: banyak kebijakan bermasalah selalu dimulai dari satu hal yang sama —
terlalu banyak orang takut bicara, dan terlalu sedikit orang berani menghentikannya.

FORMAT PASURUAN
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan | Ketua: Ismail Makky, SE, SH, MM.