Bukan Sekadar Penutupan Pasar Jarwo, Ini Alarm Kegagalan Komunikasi Pemerintah.

bahwa Komunikasi Pemerintah Perlu Dievaluasi
Kalau komunikasi benar-benar berjalan, gesekan di lapangan seharusnya tidak perlu terjadi.
Selang beberapa jam setelah penutupan, pintu akses Pasar Jarwo dirusak dan banner pemberitahuan penutupan dibakar oleh sejumlah orang tak dikenal. Saksi mata menyebut kejadian berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, saat petugas Pemkab sudah tidak lagi berada di lokasi.
FORMAT Pasuruan tidak akan berspekulasi soal siapa pelakunya atau apa motifnya. Terlepas dari siapa pelakunya, insiden ini patut menjadi bahan evaluasi mengenai apakah proses komunikasi pemerintah dan penerimaan kebijakan di lapangan telah berjalan secara optimal sebelum penutupan dilaksanakan.
Sejak awal, FORMAT Pasuruan mempertanyakan apakah sosialisasi yang diklaim pemerintah benar-benar terjadi secara memadai, atau hanya berupa pengumuman sepihak. Kalau komunikasi itu benar-benar berjalan — bukan sekadar pernyataan di depan kamera dan media sosial, tapi dialog langsung yang meyakinkan warga di lapangan — kekesalan yang berujung pada gesekan seperti ini semestinya tidak perlu terjadi.
Komunikasi Humanis Bukan Sekadar Kata-Kata di Depan Kamera
Pemerintah bisa saja mengeluarkan pernyataan resmi, memberi keterangan ke media, atau memasang pengumuman di lokasi. Tapi itu bukan komunikasi humanis — itu baru pemberitahuan sepihak. Komunikasi humanis berarti duduk bersama warga, mendengar keresahan mereka, dan memastikan tidak ada yang merasa diputuskan begitu saja tanpa didengar.
Kalau pendekatan seperti itu benar-benar dijalankan sejak awal, kemungkinan besar tidak akan ada yang merasa perlu melampiaskan kekesalan lewat cara yang keliru seperti merusak fasilitas.
FORMAT Pasuruan menyerukan agar penyelesaian ke depan ditempuh sepenuhnya lewat jalur damai dan dialog — bukan konfrontasi dari kedua belah pihak. Tapi tanggung jawab untuk membuka jalur dialog itu ada di tangan pemerintah, sebagai pihak yang mengambil keputusan sepihak sejak awal.
Kegagalan yang Perlu Diakui, Bukan Ditutupi
Dua fakta di lapangan ini sulit dibantah:
petugas Pemkab sudah tidak berada di lokasi saat insiden terjadi pukul 13.00 WIB, dan klaim sosialisasi yang sudah dilakukan “beberapa kali” belum pernah dibuktikan dengan dokumentasi apa pun kepada publik.
Dua hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi Diskoperindag, baik terkait efektivitas komunikasi kepada masyarakat maupun kesiapan pengamanan setelah penutupan dilakukan.
Mengevaluasi kedua hal ini secara terbuka bukan aib. Justru dengan mengevaluasinya, Diskoperindag punya dasar untuk membenahi langkah selanjutnya — dibandingkan terus berlindung di balik narasi “sudah sosialisasi” yang sampai sekarang tidak pernah dibuktikan.
FORMAT Pasuruan Mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan
1. Turun langsung berdialog dengan pedagang dan warga terdampak, bukan hanya menyampaikan keterangan lewat media.
2. Menjelaskan secara terbuka tahapan komunikasi apa saja yang sudah dilakukan sebelum penutupan, dan mengevaluasi mengapa masih terjadi gesekan di lapangan.
3. Memastikan pengamanan lokasi dilakukan secara konsisten, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kosong untuk memperkeruh keadaan.
4. Menahan diri dari pendekatan represif dan lebih mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan sisa proses penataan.
Insiden ini seharusnya menjadi alarm, bukan alasan untuk memperketat pendekatan kekuasaan. Kalau responsnya hanya soal jalur hukum bagi yang merusak fasilitas, tanpa mengevaluasi kenapa kemarahan itu muncul, maka pemerintah hanya mengobati akibat, bukan akar masalahnya.
Penataan aset yang baik bukan hanya diukur dari berhasilnya pagar dipasang atau pasar ditutup, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan, dialog, dan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat.
FORMAT Pasuruan mendukung penyelesaian yang damai — dan itu dimulai dari pemerintah yang benar-benar mau mendengar, bukan hanya bicara di depan kamera.
Pasuruan, 7 Juli 2026
FORMAT Pasuruan
Ismail Makky, SE.SH, MM.
Ketua
