DPRD Kabupaten Pasuruan: Wakil Rakyat atau Mitra Kekuasaan?
OPINI PUBLIK — SERI I
DPRD Kabupaten Pasuruan: Wakil Rakyat atau Mitra Kekuasaan?
Mengapa DPRD Begitu Cepat Menyambut Usulan Bupati, Tetapi Begitu Sunyi Saat Publik Menuntut Pengawasan?
Oleh: Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT Pasuruan)
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya berbicara.
DPRD menyatakan siap membahas Raperda Kerjasama Daerah yang diusulkan Bupati. Proses akan berjalan sesuai mekanisme. Pembahasan akan dilakukan sesuai prosedur. Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan disebut selama ini berjalan baik.
Pernyataan tersebut tentu tidak salah.
Namun dari situlah pertanyaan publik muncul.
Mengapa DPRD begitu cepat merespons agenda yang datang dari eksekutif, tetapi nyaris tidak terdengar ketika masyarakat membutuhkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif?
Dalam beberapa bulan terakhir, ruang publik Kabupaten Pasuruan dipenuhi berbagai polemik.
Mulai dari mutasi puluhan pejabat yang memunculkan perdebatan mengenai sistem merit dan manajemen talenta, berbagai isu pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan-kebijakan daerah yang membutuhkan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Seluruh isu tersebut diketahui publik.
Pertanyaannya, apakah DPRD juga mengetahuinya?
Jika mengetahui, apa yang sudah dilakukan?
Apakah DPRD pernah meminta penjelasan secara terbuka?
Apakah DPRD pernah menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat?
Ataukah pengawasan memang tidak pernah dianggap sebagai prioritas utama?
Yang membuat masyarakat bertanya bukanlah karena DPRD membahas usulan Bupati.
Itu memang tugas DPRD.
Yang membuat masyarakat bertanya adalah mengapa kecepatan yang sama tidak terlihat ketika publik menunggu pengawasan.
Karena semakin lama DPRD tidak terlihat menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan keberpihakan lembaga tersebut.
Catatan untuk DPRD Kabupaten Pasuruan:
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD adalah pengawas. Bupati adalah yang diawasi.
Rakyat tidak memilih DPRD untuk diam.
Rakyat menunggu fungsi itu dijalankan.
Pasuruan, Juni 2026
FORMAT Pasuruan — Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan
Ismail Makky, SE, SH, MM — Ketua